MEDIAWARTA, MAKASSAR – Perubahan penataan Kota Makassar mendapat apresiasi dari Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Ia menilai pembenahan kebersihan, keindahan kawasan perkotaan hingga penataan pedagang kaki lima (PKL) menunjukkan perkembangan positif di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.

Apresiasi itu disampaikan Andi Sudirman seusai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Makassar dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (9/11/2026).

Menurut Andi Sudirman, perubahan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar mulai mendapat tanggapan positif dari masyarakat maupun pengunjung dari luar daerah. Ia secara khusus menyoroti keberanian pemerintah kota menata kembali kawasan yang sebelumnya dinilai semrawut, termasuk lokasi aktivitas PKL.

“Saya memberikan apresiasi kepada Pak Wali Kota atas penataan dan keindahan Kota Makassar. Luar biasa perubahan yang dilakukan, termasuk keberanian untuk bergerak menata kembali PKL,” ujarnya.

Ia menilai komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar turut mendukung percepatan pembangunan. Sebagai ibu kota provinsi, Makassar dinilai perlu terus berbenah agar semakin tertata, nyaman, dan mampu menunjang aktivitas masyarakat.

“Alhamdulillah, sudah banyak komentar positif dari para pengunjung yang masuk ke Makassar. Luar biasa. Terima kasih kepada Pak Wali Kota dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar,” tuturnya.

Di balik apresiasi tersebut, Andi Sudirman mengingatkan bahwa penataan kota perlu disertai solusi bagi pedagang yang terdampak. Menurutnya, upaya memperbaiki wajah kota harus tetap memperhatikan keberlangsungan usaha masyarakat, terutama PKL dan pelaku usaha mikro yang telah lama mencari nafkah di lokasi tertentu.

Ia mendorong pemerintah menyiapkan tempat alternatif yang layak agar para pedagang tetap memiliki ruang untuk berusaha. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kata dia, terbuka untuk berkolaborasi dengan Pemkot Makassar dalam pemberdayaan pedagang dan pengembangan lokasi usaha.

“Tentu di sisi lain, bagaimana menempatkan lokasi-lokasi bagi mereka yang sudah dipindahkan atau sudah lama beroperasi di situ, agar ada solusi. Kami juga siap membantu melakukan kolaborasi dengan Kota Makassar,” tegasnya.

Selain penataan kawasan, Gubernur Sulsel menyoroti pentingnya modernisasi pengelolaan sampah. Pemerintah provinsi dan pemerintah kota, menurutnya, terus mendorong koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menghadirkan sistem pengelolaan persampahan yang lebih baik, termasuk melalui program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Ia juga mengapresiasi pembenahan kawasan Antang dan pembicaraan mengenai pengembangannya sebagai ruang terbuka hijau maupun hutan kota.

“Kami tadi juga berdiskusi bagaimana kawasan ini bisa didorong menjadi hutan kota. Itu sangat luar biasa,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Andi Sudirman mengungkapkan dukungan anggaran pembangunan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk berbagai kegiatan di Kota Makassar mencapai lebih dari Rp700 miliar. Anggaran tersebut, menurut dia, mencakup sejumlah program dan kawasan pembangunan, antara lain Center Point of Indonesia (CPI), Sudiang, pembangunan jalan, serta bantuan pembangunan rumah ibadah.

“Untuk pembangunan yang masuk di Kota Makassar, ada sekitar Rp700 miliar lebih. Di CPI kurang lebih Rp500 sampai Rp600 miliar, kemudian Sudiang, jalan, beberapa pembangunan bantuan, rumah ibadah, dan masih banyak lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan pembangunan kota tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Kolaborasi pemerintah provinsi, DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dunia usaha, dan masyarakat dibutuhkan agar program pembangunan memberikan manfaat lebih luas.

Menanggapi apresiasi gubernur, Munafri menyebut perubahan yang terlihat saat ini merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur yang terlibat. Ia juga mengakui masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan untuk mencapai kondisi kota yang ideal.

“Perjalanan ini masih sangat panjang untuk mencapai posisi atau kondisi ideal sebuah kota. Banyak hal yang harus kita selesaikan. Tetapi ini tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Makassar bukan kota yang bisa tumbuh dengan sendirinya,” ujar Munafri.

Ia menyampaikan terima kasih atas arahan dan dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Menurutnya, pembangunan Makassar membutuhkan kesinambungan program dan kerja sama lintas pemerintahan, termasuk dukungan DPRD, jajaran perangkat daerah, Forkopimda, serta partisipasi warga.

Munafri menegaskan, pemerintah juga memiliki tanggung jawab memastikan masyarakat mendapatkan ruang untuk beraktivitas dan mengembangkan potensi ekonomi. Karena itu, pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada perubahan fisik, tetapi harus diikuti pemberdayaan agar kegiatan masyarakat berlangsung produktif.

“Bagaimana kegiatan warga kota ini bisa terfasilitasi oleh pemerintah. Proses pemberdayaan harus bisa berjalan sehingga aktivitas yang terjadi di Kota Makassar ini merupakan aktivitas yang produktif,” ungkapnya.

Terkait pembenahan lingkungan, Munafri menyampaikan bahwa Makassar telah keluar dari status pengawasan dalam evaluasi pengelolaan lingkungan dan kembali diperkenankan mengikuti proses penilaian untuk meraih penghargaan Adipura.

Ia berharap perkembangan tersebut menjadi dorongan untuk memperkuat pengelolaan sampah, menjaga kebersihan lingkungan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Momentum HUT ke-419 Makassar, lanjutnya, perlu menjadi penguat komitmen bersama untuk membangun kota yang tertata, inklusif, dan produktif.