MEDIAWARTA, MAKASSAR – Sekitar 30 bayi yang lahir bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar, Senin (9/11/2026), difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Pemerintah Kota Makassar menyiapkan layanan ini agar anak memiliki identitas sejak lahir tanpa orang tua harus mengurusnya langsung ke kantor pemerintahan.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menandai program tersebut dengan mengunjungi tiga bayi yang baru lahir di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Sentosa. Dalam kunjungan itu, ia menyerahkan secara simbolis akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang telah diperbarui.

Layanan tersebut dijalankan melalui kolaborasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan fasilitas kesehatan. Melalui mekanisme ini, pengurusan dokumen anak dapat dikoordinasikan sejak proses persalinan di rumah sakit.

Munafri mengatakan, pencatatan identitas anak sejak lahir bukan sekadar urusan administrasi. Data kependudukan yang akurat juga menjadi dasar pemerintah dalam menghitung pertumbuhan penduduk dan merencanakan kebutuhan layanan publik.

“Tidak boleh ada satu pun anak yang lahir di Kota Makassar tanpa identitas. Supaya kita bisa mencatat kebutuhan-kebutuhannya dan memasukkannya dalam kalkulasi pertumbuhan penduduk,” kata Munafri.

Menurut dia, data penduduk yang valid membantu pemerintah memperkirakan kebutuhan sekolah, fasilitas kesehatan, tenaga medis hingga tenaga pengajar. Perencanaan tersebut dinilai penting agar pertumbuhan penduduk di suatu wilayah diikuti penyediaan fasilitas publik yang memadai.

Munafri mencontohkan kawasan Tamalate dan Barombong yang terus berkembang sebagai wilayah permukiman. Pertumbuhan itu perlu diantisipasi melalui penyediaan infrastruktur dasar, termasuk puskesmas, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Karena itu, ia meminta pelayanan publik tidak hanya mengandalkan masyarakat yang datang ke kantor pemerintahan. Pemerintah, kata dia, perlu lebih proaktif menjangkau warga agar layanan dasar dapat diakses dengan lebih mudah dan tepat sasaran.

“Ini pola pelayanan yang harus kita bangun. Pemerintah hadir langsung di tengah masyarakat agar layanan dasar bisa lebih cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, M. Hatim, menjelaskan penerbitan akta kelahiran dan pembaruan KK bagi bayi yang lahir pada hari jadi kota merupakan bentuk layanan khusus dalam peringatan HUT Makassar.

Hingga Senin siang, sekitar 30 bayi di sejumlah rumah sakit di Makassar tercatat lahir dan difasilitasi dalam pengurusan dokumen kependudukannya. Prosesnya dilakukan melalui koordinasi petugas Dukcapil dengan pihak rumah sakit, dengan tetap mengikuti ketentuan administrasi yang berlaku, termasuk persyaratan terkait domisili orang tua.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, mengatakan kerja sama Dukcapil dengan fasilitas kesehatan telah dibangun melalui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) bersama sejumlah rumah sakit dan puskesmas yang memberikan layanan persalinan.

Pemkot Makassar berharap cakupan kerja sama tersebut terus diperluas, termasuk ke rumah sakit umum dan 19 puskesmas yang memiliki layanan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).

Dari jumlah itu, sekitar enam puskesmas telah menjalin kerja sama. Perluasan kemitraan diharapkan membuat pengurusan dokumen kependudukan bagi bayi baru lahir semakin mudah dijangkau masyarakat.

“Harapan kami ke depan seluruh layanan kesehatan bisa bekerja sama, tidak hanya RS Ibu dan Anak,” kata Nursaidah.