MEDIAWARTA, BEKASI — Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) kembali melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 sebagai dasar utama perumusan program literasi dan inklusi keuangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK selaku Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa terdapat perbedaan dalam pelaksanaan SNLIK tahun ini karena untuk pertama kalinya melibatkan LPS sesuai amanat UU PPSK.

“Ada yang berbeda tahun ini, tentu saja karena tahun ini kita ada LPS ya. Jadi ini merupakan satu sinergi dan kolaborasi antara OJK, LPS, dan juga BPS,” ujar Friderica dalam kegiatan pemantauan pelaksanaan SNLIK 2026 di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Senin (9/2).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu serta Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti.

Friderica menjelaskan, pelaksanaan pemantauan atau witnessing SNLIK sangat penting karena tingkat literasi dan inklusi keuangan memiliki korelasi erat dengan kesejahteraan masyarakat. SNLIK 2026 juga untuk pertama kalinya akan menghasilkan angka literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat provinsi.

“Tujuan utama kami adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan produk dan jasa keuangan di sektor jasa keuangan,” katanya.

Sementara itu, Anggito menegaskan pentingnya peningkatan jumlah responden untuk memperoleh kualitas data yang lebih akurat dan objektif. Tahun ini jumlah sampel meningkat signifikan dari 10.000 responden pada survei sebelumnya menjadi 75.000 responden.

“Dengan penambahan ini, kita dapat memperluas basis analisis hingga ke tingkat provinsi,” ujarnya.

Amalia menyampaikan apresiasi atas kolaborasi produktif ketiga lembaga. Dengan perluasan sampel tersebut, SNLIK 2026 akan menghasilkan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan hingga tingkat provinsi di 38 provinsi se-Indonesia.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk bersedia dan terbuka saat menerima petugas pendataan, karena partisipasi responden menjadi kunci kualitas data. Kerahasiaan jawaban serta keamanan data pribadi dijamin sesuai standar dan aturan yang berlaku.

Proses Pendataan SNLIK 2026

Pendataan lapangan SNLIK 2026 berlangsung pada 4–18 Februari 2026 dengan menyasar 75.000 responden berusia 15–79 tahun di 38 provinsi yang mencakup 514 kabupaten/kota dan 7.500 Satuan Wilayah Setempat (SLS).

Sebanyak 2.744 Petugas Pendata Lapangan (PPL) dan 1.016 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) diterjunkan untuk melakukan wawancara tatap muka menggunakan aplikasi Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). Setiap PPL bertanggung jawab atas 2–3 wilayah SLS dengan pendampingan PML. Witnessing juga dilakukan oleh Kantor OJK Daerah dan BPS Pusat guna menjaga kualitas proses pendataan.

Hasil SNLIK 2026 akan menggambarkan kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia tahun 2025, sekaligus menjadi dasar evaluasi capaian target nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, literasi keuangan ditargetkan mencapai 69,35 persen dan inklusi keuangan 93 persen pada 2029. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 menargetkan inklusi keuangan sebesar 98 persen pada 2045.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, OJK juga menjalankan program literasi dan inklusi keuangan melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) bersama berbagai pemangku kepentingan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan sistem pembayaran.

OJK, LPS, dan BPS menegaskan komitmen bersama memastikan setiap kebijakan peningkatan literasi dan inklusi keuangan disusun berdasarkan data yang akurat, objektif, dan mencerminkan kondisi riil masyarakat. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem keuangan yang sehat, inklusif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia.