MEDIAWARTA,-Menyambut momentum Pekan Menyusui Dunia (PMD) 2026 yang diperingati setiap tanggal 1 hingga 7 Agustus, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) menggelar konferensi pers nasional dengan mengusung tema “Perkuat yang Sudah Berjalan: Bersama AIMI Mewujudkan Keberlanjutan Menyusui”.

Tema ini berakar pada kampanye global World Breastfeeding Week bertajuk “Breastfeeding for a Sustainable Start in Life: Strengthen What Works”. Melalui peringatan ini, AIMI mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, sistem kesehatan, dunia kerja, organisasi masyarakat, komunitas, hingga para orang tua, untuk mengevaluasi serta memperkuat berbagai praktik baik yang telah terbukti berhasil meningkatkan angka keberhasilan menyusui di Indonesia.

Menyusui tidak lagi dipandang sebagai sekadar isu kesehatan ibu dan anak, melainkan investasi jangka panjang yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Ketua Umum AIMI, Nia Umar, menegaskan bahwa menyusui memiliki keterkaitan erat dengan agenda strategis pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat secara luas. “Menyusui bukan hanya isu kesehatan ibu dan anak,” ujar Nia Umar.

Praktik menyusui yang optimal terbukti efektif mencegah stunting dan malnutrisi, menekan angka kesakitan pada bayi dan ibu, serta memperkuat ketahanan pangan keluarga. Selain itu, menyusui secara signifikan mampu mengurangi beban biaya kesehatan dan meningkatkan produktivitas ekonomi, sehingga menjadi pilar penting dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.

Melalui paparannya, Nia mengajak semua pihak melihat kembali hal-hal yang terbukti berhasil meningkatkan angka menyusui di Indonesia, dan tetap teguh menjalankannya, “Kita tidak selalu harus memulai sesuatu yang baru, seringkali kita hanya perlu memperkuat praktik yang sudah terbukti berhasil.”Berdiri sejak 21 April 2007, AIMI merupakan organisasi nirlaba berbasis kelompok pendukung sesama ibu yang berkomitmen menyebarluaskan pengetahuan menyusui serta memberikan pendampingan bagi para ibu.

Hingga kini, AIMI telah tumbuh dan hadir di 19 provinsi serta 14 kotamadya/kabupaten di luar ibu kota provinsi, dengan sekretariat pusat berkedudukan di Daerah Khusus Jakarta. Melalui beragam kegiatan seperti konseling menyusui daring maupun tatap muka, kelas Makanan Pendamping ASI (MPASI) rumahan berbahan lokal, sosialisasi di berbagai tempat kerja dan posyandu, hingga pendampingan fasilitas ruang laktasi, AIMI terus memperjuangkan hak setiap ibu untuk mendapatkan edukasi Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA).

Fokus utama PMD 2026 berpusat pada pemantauan kemajuan dan evaluasi dampak praktik menyusui terhadap pemenuhan gizi, ketahanan pangan, serta pengentasan kemiskinan. Pengalaman bertahun-tahun menunjukkan bahwa Indonesia sejatinya telah memiliki banyak praktik baik yang berdampak positif. Kehadiran Fasilitas Kesehatan Sayang Bayi, Posyandu, Puskesmas, Kelas Ibu Hamil dan Menyusui, kebijakan ruang laktasi, serta peran aktif organisasi profesi merupakan bentuk nyata dukungan yang sudah berjalan. Namun, tantangan terbesarnya adalah bagaimana merangkai seluruh praktik baik ini agar terhubung secara harmonis dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Dalam kesempatan tersebut, Nia juga menyoroti pentingnya memperkuat Warm Chain of Support atau Rantai Hangat Dukungan Menyusui yang inklusif dan berkelanjutan di semua tingkatan. “Menyusui berhasil ketika ibu tidak berjalan sendirian,” tutur Nia. Seorang ibu membutuhkan lingkungan yang hangat, penuh penerimaan, serta bebas dari stigma atau penghakiman. Dukungan penuh dari pasangan dan keluarga, fleksibilitas tempat kerja, hingga pengawasan regulasi pemasaran produk pengganti ASI
menjadi kunci utama agar ibu dapat menyusui secara eksklusif selama 6 bulan dan meneruskannya hingga 2 tahun atau lebih.

Melengkapi pemaparan Ketua Umum AIMI, Divisi Advokasi AIMI, Gina Sabrina atau yang akrab disapa dengan Monik, menyoroti pentingnya penguatan regulasi dan penyelarasan kebijakan pemerintah untuk melindungi hak laktasi ibu dan anak. Monik menekankan tiga hal utama, yakni pembaruan narasi kampanye menyusui, harmonisasi kebijakan lintas sektor, serta pengawasan program pemerintah. Hal ini disampaikan agar kebijakan nasional tidak sekadar berfokus pada pemenuhan ASI eksklusif di enam bulan pertama, melainkan secara berkelanjutan menjamin perlindungan menyeluruh bagi ibu menyusui dan anak hingga usia dua tahun atau lebih.

“Menyusui hingga 2 tahun adalah hak otonomi tubuh ibu dan hak anak atas standar kesehatan tertinggi. Pemerintah harus memastikan kebijakan yang hadir saling mendukung, bukan justru mendisrupsi proses laktasi alami,” tegas Monik.

Melalui konferensi pers ini, AIMI menyampaikan seruan aksi mendesak kepada seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi lintas sektor harus diperluas secara agresif guna mengikis kesenjangan akses dukungan menyusui, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Penggunaan data yang valid untuk pemantauan dan evaluasi berkala sangat vital demi memastikan setiap kebijakan perlindungan menyusui tidak sekadar berhenti di atas kertas, melainkan diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

AIMI meyakini bahwa keberhasilan menyusui merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Dengan merawat, memantau, dan memperkuat berbagai elemen yang sudah berjalan dengan baik, kita dapat memberikan awal kehidupan terbaik yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruh generasi penerus bangsa.

Mari bersama-sama merajut kepedulian dan mengambil peran aktif dalam melindungi, mempromosikan, serta mendukung praktik menyusui demi menciptakan keluarga Indonesia yang lebih sehat, tangguh, sejahtera, dan bebas dari ancaman masalah gizi di masa depan anak.