MEDIAWARTA, MAKASSAR – Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar menggelar Sosialisasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan tema Sinergi Pemerintah dan Asosiasi Profesi dalam Mendukung Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Melalui Rekayasa Lingkungan Bentang Pesisir (Railing Besi), di Hotel Novotel Makassar, Selasa (7/7/2026).

Kegiatan ini melibatkan asosiasi konsultan, kontraktor, arsitek, hingga tenaga teknis sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang tertib dan berkelanjutan di kawasan bentang pesisir.

Sekretaris Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Andi Zainal Abidin Takko Mengatakan, sosialisasi PBG menjadi bagian penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah, asosiasi profesi, dan masyarakat mengenai implementasi sistem Persetujuan Bangunan Gedung yang kini berlaku secara nasional. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan memiliki peran strategis dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan tata ruang.

“Kehadiran Bapak dan Ibu memberikan ruang bagi Dinas Penataan Ruang untuk menyampaikan apa yang menjadi tujuan dan tugas pemerintah dalam sistem Persetujuan Bangunan Gedung. Melalui kegiatan ini, kami ingin menyatukan persepsi dengan asosiasi profesi, para arsitek, konsultan, kontraktor, dan seluruh pihak yang terlibat agar pembangunan di Kota Makassar berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kawasan bentang pesisir dipilih sebagai fokus sosialisasi karena sejak dahulu menjadi salah satu kawasan yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar. Potensi tersebut harus diimbangi dengan pengendalian pemanfaatan ruang agar pembangunan tetap memperhatikan aspek lingkungan, keselamatan, dan keberlanjutan.

Menurutnya Zainal Abidin, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri sehingga dukungan asosiasi profesi menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pembangunan kota.

“Mengapa fokus pada bentang pesisir? Karena sejak dulu kawasan pesisir menjadi motor pertumbuhan kota. Makassar memiliki potensi besar berkembang dari wilayah pantainya. Karena itu, pemerintah ingin memastikan pemanfaatan ruang di kawasan bentang pesisir benar-benar sesuai dengan rencana tata ruang dan aturan yang berlaku. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan dukungan seluruh asosiasi profesi karena Bapak dan Ibu merupakan bagian penting dalam menentukan arah pembangunan Kota Makassar ke depan,” katanya.

Melalui sosialisasi tersebut, Dinas Penataan Ruang Kota Makassar berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan para pelaku jasa konstruksi dalam menerapkan Persetujuan Bangunan Gedung secara optimal.

Kesamaan pemahaman mengenai regulasi diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang tertib, berkualitas, serta mendukung pengembangan kawasan pesisir sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kota Makassar.