Distaru Makassar Sosialisasikan SLF Bangunan Pemerintah untuk Perkuat Standar Keselamatan

Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar menggelar kegiatan Sosialisasi Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dengan tema "Optimalisasi Pemenuhan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung Negara dalam Mewujudkan Bangunan Pemerintah yang Aman dan Andal" di Hotel Swiss-Belinn Panakkukang Makassar, Selasa (17/11/2026). Foto: Masyudi Firmansyah/Mediawarta

MEDIAWARTA, MAKASSAR – Pemahaman masyarakat terhadap perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Makassar masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Berdasarkan survei Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang disampaikan Dinas Penataan Ruang Makassar, tingkat pemahaman terkait perubahan tersebut baru mencapai sekitar 37 persen.

Kondisi ini menjadi salah satu alasan Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar kembali mendorong edukasi mengenai aturan bangunan gedung, termasuk pentingnya Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bagi bangunan milik pemerintah.

Kepala Bidang Tata Bangunan Distaru Kota Makassar, Syaifuddin Sidjaya, mengatakan sosialisasi diperlukan agar organisasi perangkat daerah (OPD) memahami ketentuan pembangunan dan pemanfaatan gedung sesuai regulasi yang berlaku.

“Sekarang kalau kita membangun itu bukan lagi IMB namanya, tetapi Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG. Ini satu rangkaian dengan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung,” ujarnya saat membuka sosialisasi SLF di Hotel Swiss-Belinn Panakkukang, Makassar, Selasa (17/11/2026).

Menurut Syaifuddin, penerapan PBG di Makassar telah berjalan sekitar tiga tahun. Namun, hasil survei yang disampaikan dalam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai perubahan aturan itu masih perlu ditingkatkan. Ia berharap peserta dari berbagai instansi dapat membantu pemerintah menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.

PBG dan SLF memiliki peran berbeda dalam penyelenggaraan bangunan gedung. PBG berkaitan dengan persetujuan atas rencana teknis pembangunan, sedangkan SLF menjadi bukti bahwa bangunan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi sebelum dimanfaatkan sesuai ketentuan.

Syaifuddin menegaskan, bangunan milik pemerintah juga harus memenuhi standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Sebagai aset publik yang menunjang pelayanan masyarakat, gedung pemerintah semestinya tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional, tetapi juga memberikan jaminan keamanan bagi penggunanya.

Distaru Makassar, kata dia, telah melakukan uji coba konsultasi dan pemeriksaan kelaikan terhadap sejumlah bangunan pemerintah pada tahun sebelumnya. Bangunan yang menjadi sampel antara lain Kantor Camat Ujung Pandang, Puskesmas Kassi-Kassi, dan SMP Negeri 6 Makassar. Secara keseluruhan, terdapat tujuh bangunan pemerintah yang telah diuji dalam kegiatan tersebut.

Untuk tahun ini, Distaru sebenarnya mengusulkan 20 kegiatan pengujian kelaikan bangunan pemerintah. Namun, rencana itu belum dapat dilaksanakan setelah adanya kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Syaifuddin mengatakan pihaknya berharap anggaran untuk kegiatan tersebut dapat kembali diusulkan pada tahun depan.

Ia menilai pemerintah perlu memberi contoh dalam memenuhi ketentuan bangunan gedung sebelum menuntut kepatuhan dari pemilik bangunan swasta. Karena itu, pemeriksaan kelaikan gedung pemerintah dinilai penting untuk memastikan standar keselamatan dan kepatuhan terhadap regulasi diterapkan secara konsisten.

Dalam pemeriksaan teknis, kelaikan bangunan tidak cukup dilihat dari kondisi fisik atau tampilan luarnya. Aspek yang perlu diperhatikan antara lain kesesuaian tata letak dan intensitas bangunan, kekuatan struktur, kondisi utilitas, jaringan listrik, sistem tata udara, serta sarana proteksi kebakaran. Pemeriksaan juga perlu memastikan kondisi bangunan sesuai dengan dokumen teknis yang telah disetujui.

Syaifuddin berharap sosialisasi tersebut memperkuat pemahaman dan komitmen setiap perangkat daerah dalam memenuhi persyaratan PBG dan SLF. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan bangunan bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagian dari upaya menjaga keselamatan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Jangan sampai aturan ini dipertegas untuk bangunan swasta, sementara kita sendiri tidak melakukan uji kelaikan bangunan kita. Padahal, kita pemerintah harus menjadi contoh,” tegasnya.

Melalui peningkatan pemahaman regulasi dan pengujian kelaikan secara bertahap, Pemkot Makassar diharapkan dapat memastikan bangunan pemerintah lebih aman, andal, dan layak digunakan. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari pembenahan tata kelola bangunan gedung di tengah perkembangan Kota Makassar.

Comment