MEDIAWARTA,MAKASSAR,-Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan Diseminasi Riset Akses Keuangan dalam rangka program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) Komoditas Kakao, Senin (5/5/2026), di Makassar.

Mengusung tema “Pacu Akselerasi Akses Keuangan, Ekonomi Daerah Meningkat”, kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan akses keuangan petani kakao sekaligus merumuskan langkah strategis yang implementatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sulawesi sendiri dikenal sebagai salah satu pusat produksi kakao nasional dengan kontribusi besar terhadap industri kakao Indonesia. Potensi tersebut menjadikan kakao sebagai komoditas strategis dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun, pengembangan sektor kakao masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti produktivitas yang belum optimal hingga keterbatasan program peremajaan tanaman.

Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Perizinan Lembaga Jasa Keuangan OJK, Arif Machfoed, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ekosistem pengembangan kakao di Sulawesi.

Menurutnya, sinergi antara pelaku usaha, petani, lembaga jasa keuangan, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menciptakan nilai tambah bagi petani.

“Kami meyakini bahwa dengan kolaborasi yang kuat antara pelaku usaha, lembaga jasa keuangan, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga terkait, pengembangan kakao tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif,” ujar Arif.

Sejak 2025, OJK bersama para pemangku kepentingan telah membentuk empat ekosistem keuangan pengembangan kakao di wilayah Sulawesi, masing-masing di Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Konawe Selatan.

Keempat ekosistem tersebut telah menjalin kerja sama dengan sektor perbankan dalam penyediaan akses permodalan. Hingga saat ini, total kredit dan pembiayaan yang telah disalurkan mencapai Rp26 miliar kepada 223 petani kakao.

FGD ini juga menghadirkan pemaparan kebijakan strategis dari perwakilan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia terkait penguatan sektor kakao nasional.

Kegiatan turut dihadiri Wakil Bupati Poso, Wakil Bupati Konawe Selatan, perwakilan organisasi perangkat daerah, pelaku usaha, lembaga jasa keuangan, akademisi, mahasiswa, hingga lembaga internasional dari wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Selain forum diskusi, OJK Sulselbar bersama OJK Institute dan akademisi Universitas Hasanuddin juga mendiseminasikan sejumlah hasil riset terkait akses keuangan dan pengembangan ekonomi daerah

Riset tersebut mencakup peran sektor jasa keuangan dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah, analisis kebutuhan asuransi parametrik sektor pertanian, hingga kebutuhan akses keuangan petani kakao dalam ekosistem closed loop.

Direktur Riset OJK Institute, Bayu Bandono, menyebut hasil riset tersebut diharapkan menjadi referensi strategis berbasis data dalam mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

“Riset ini diharapkan mampu memberikan insight yang bermanfaat bagi pemerintah, industri, akademisi, maupun masyarakat luas dalam mendorong penguatan sektor jasa keuangan serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Bayu.

Sebagai bentuk apresiasi atas dukungan pengembangan ekosistem kakao di Sulawesi, OJK Sulselbar juga menyerahkan plakat penghargaan kepada pelaku usaha dan offtaker yang telah berkontribusi dalam pembentukan ekosistem keuangan komoditas kakao bersama pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan