MEDIAWARTA, MAKASSAR — Belanja negara di Sulawesi Selatan mencapai Rp36,34 triliun hingga 31 Agustus 2026. Angka tersebut setara 66,04 persen dari pagu anggaran dan tumbuh 11,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kinerja tersebut menunjukkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menjaga aktivitas ekonomi sekaligus membiayai berbagai program pemerintah di Sulawesi Selatan. Data itu disampaikan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dalam konferensi pers kinerja APBN regional di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Rabu (23/9/2026).

Dari total belanja tersebut, realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp15,88 triliun atau 59,18 persen dari pagu Rp26,83 triliun. Sementara Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp20,46 triliun atau 72,57 persen dari pagu Rp28,19 triliun.

Belanja Pemerintah Pusat antara lain digunakan untuk membiayai kebutuhan pegawai, barang, pembangunan infrastruktur, hingga bantuan sosial. Belanja pegawai menjadi salah satu komponen terbesar dengan realisasi Rp8,46 triliun atau 68,74 persen dari pagu Rp12,31 triliun.

Dana tersebut antara lain mendukung pembayaran gaji dan tunjangan sekitar 50 ribu personel TNI/Polri, 14 ribu dosen dan guru, 35 ribu PNS, serta 9 ribu PPPK di Sulawesi Selatan.

Pada sisi pembangunan fisik, belanja modal telah terealisasi Rp2,39 triliun atau 55,61 persen dari pagu Rp4,29 triliun. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk preservasi Jalan dan Jembatan Watampone-Pompanua-Tarumpakae, preservasi ruas Batas Kota Makassar-Maros, Batas Kabupaten Pangkep, Maros-Batas Kabupaten Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka di Palopo.

Sementara itu, TKD yang telah disalurkan ke daerah digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp14,39 triliun atau 75,23 persen dari pagu Rp19,13 triliun.

DAU antara lain digunakan untuk mendukung sektor pendidikan dan kesehatan, pembayaran gaji PPPK, serta pendanaan kelurahan. Adapun Dana Bagi Hasil terealisasi Rp610,89 miliar atau 76,86 persen dari pagu Rp794,76 miliar untuk mendukung infrastruktur publik, pendidikan daerah, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Dampak APBN juga terlihat melalui sejumlah program yang langsung menyentuh masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 1.929.720 penerima manfaat melalui 876 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Dukungan terhadap pelaku usaha juga mengalir melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga Agustus 2026, penyaluran KUR mencapai Rp12,96 triliun kepada 181.912 debitur, dengan perkiraan subsidi bunga Rp1,15 triliun. Pembiayaan tersebut antara lain mengalir ke sektor pertanian dan perdagangan.

Di sektor perumahan, fasilitas pembiayaan melalui FLPP telah disalurkan untuk 11.111 unit rumah dengan nilai Rp1,39 triliun. Sementara program ketahanan pangan mencatat produksi padi sebanyak 5.466.592 ton dari lahan sawah seluas 1.041.701 hektare.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat juga tercermin dari penguatan Koperasi Merah Putih. Hingga 31 Agustus 2026, tercatat 3.074 koperasi telah memiliki NPWP dan 2.517 koperasi memiliki NIB. Aktivitas tersebut mencatat 1.197.517 transaksi dengan dampak ekonomi yang dilaporkan sebesar Rp9,69 miliar.

Di sektor pendidikan, realisasi APBN turut mendukung operasional 16 Sekolah Rakyat dengan jumlah 1.750 siswa. Pemerintah juga menindaklanjuti pembangunan sembilan Sekolah Rakyat baru dengan pagu Rp1,79 triliun dan realisasi Rp1,47 triliun.

Dari sisi penerimaan, pendapatan negara di Sulawesi Selatan hingga akhir Agustus 2026 mencapai Rp9,82 triliun atau 57,23 persen dari target. Penerimaan perpajakan mencapai sekitar Rp6,82 triliun, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp2,83 triliun atau 76,43 persen dari target Rp3,71 triliun.

Kinerja fiskal tersebut berjalan di tengah pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan II 2026 yang mencapai 5,59 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Neraca perdagangan Sulsel juga masih mencatat surplus US$72,07 juta pada Agustus 2026, sementara inflasi tercatat 0,14 persen secara bulanan, 2,86 persen secara tahunan, dan 2,51 persen secara tahun berjalan.

Kepala Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, Martha Octvia, bersama jajaran Kementerian Keuangan Sulsel menyampaikan bahwa pelaksanaan APBN terus diarahkan agar memberikan dukungan terhadap aktivitas ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan realisasi belanja yang telah mencapai Rp36,34 triliun, APBN di Sulawesi Selatan hingga Agustus 2026 tidak hanya tercermin dalam angka penyerapan anggaran. Alirannya terlihat pada pembiayaan pembangunan, dukungan usaha masyarakat, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, perumahan, hingga berbagai program sosial yang berjalan di kabupaten dan kota.