MEDIAWARTA, MAKASSAR – Penataan ruang yang tertib membutuhkan kepastian prosedur sejak masyarakat merencanakan pembangunan. Untuk memperkuat pemahaman tersebut, Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar menyosialisasikan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 13 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Sosialisasi yang berlangsung di Hotel Aryaduta Makassar, Selasa (10/11/2026), ini menyasar berbagai pemangku kepentingan, mulai dari instansi vertikal, organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, asosiasi profesi, hingga pihak terkait lainnya. Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Distaru Kota Makassar, Andi Zainal Abidin.

Zainal mengatakan, sosialisasi menjadi sarana untuk memperluas akses informasi sekaligus membantu masyarakat memahami prosedur pemanfaatan ruang. Pemahaman yang baik dinilai penting agar setiap rencana pembangunan maupun perubahan penggunaan lahan dapat diproses sesuai ketentuan.

“Sosialisasi kami lakukan dalam rangka keterbukaan dan penyebarluasan informasi. Harapannya, ke depan seluruh lapisan masyarakat di Kota Makassar betul-betul memahami berbagai prosedur yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang,” ujar Zainal.

Menurut dia, pemanfaatan ruang di Makassar selama ini didukung keberadaan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Setiap perubahan pemanfaatan ruang, baik secara administratif maupun fisik, perlu mengikuti prosedur yang berlaku agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan peruntukan ruang.

Dalam pelaksanaannya, Distaru juga berkoordinasi dengan sejumlah OPD terkait. Kolaborasi lintas sektor diperlukan karena proses pemanfaatan ruang tidak hanya menyangkut aspek tata ruang, tetapi juga berkaitan dengan pertanahan dan perizinan.

Dua narasumber dihadirkan dalam kegiatan tersebut, yakni Koordinator di Direktorat Sinkronisasi Program Ruang, Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Marissa Aprilia, serta Koordinator Sub Kantor Pertanahan Kota Makassar, Aulia Hanif Erya.

Materi yang disampaikan mencakup persyaratan permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) sebagai salah satu dasar teknis dalam proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai persyaratan PTP untuk KKPR kegiatan berusaha yang melintasi wilayah kabupaten/kota.

Aulia menjelaskan, penyelesaian PTP untuk penerbitan KKPR memiliki jangka waktu maksimal 10 hari sesuai ketentuan prosedur operasional standar (SOP). Namun, prosesnya dapat melampaui batas waktu tersebut apabila terdapat kendala dalam pemenuhan persyaratan permohonan.

Beberapa kendala yang kerap ditemukan antara lain dokumen pemohon yang belum lengkap, perbedaan nama pemohon dengan nama yang tercantum dalam surat tanah, serta ketidaksesuaian informasi lokasi bidang tanah. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya ketelitian pemohon dalam menyiapkan dokumen sebelum mengajukan permohonan.

Dalam sesi diskusi, perwakilan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Sulawesi Selatan, Muhammad Natsir, menyoroti peran organisasi profesi dalam proses penerbitan KKPR. Ia berharap KKPR tidak sekadar dipahami sebagai persyaratan administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk membantu mencegah persoalan dalam pemanfaatan ruang.

Pertanyaan lain disampaikan Ilham dari Kecamatan Mariso mengenai manfaat pengurusan KKPR bagi masyarakat, termasuk konsekuensi hukum apabila pembangunan dilakukan tanpa memenuhi persyaratan kesesuaian pemanfaatan ruang. Ia juga mempertanyakan kaitan penerapan aturan KKPR dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Melalui sosialisasi ini, Distaru Makassar mendorong pemahaman yang lebih merata mengenai prosedur pemanfaatan ruang di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan koordinasi lintas instansi serta kelengkapan dokumen yang sesuai, proses perizinan diharapkan berjalan lebih tertib, transparan, dan sesuai ketentuan tata ruang yang berlaku.