MEDIAWARTA, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto di tengah polemik dokumen pendidikan yang kembali menjadi sorotan setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan hal tersebut seusai pertemuan Prabowo dan Gibran di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu membahas perkembangan situasi politik, termasuk persoalan dokumen pendidikan Gibran.

“Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan.

Meski demikian, Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Menurut dia, Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran untuk mempertimbangkan langkah yang akan ditempuh.

Dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Permintaan tersebut menjadi salah satu poin yang dibahas bersama Presiden di tengah tekanan politik yang berkembang.

Di saat yang sama, persoalan tersebut mulai bergulir di parlemen. Sebanyak 50 anggota DPR RI dari enam fraksi disebut telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, membenarkan bahwa usulan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR.

“Sudah disampaikan ke pimpinan, 50-an anggota, enam fraksi,” kata Mardani, sebagaimana dikutip CNN Indonesia.

Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengonfirmasi bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan tersebut. Namun, DPR masih perlu membahas mekanisme dan tahapan yang harus ditempuh sebelum menentukan tindak lanjutnya.

“Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Polemik dokumen pendidikan Gibran berkaitan dengan persyaratan pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024. MA melalui putusannya menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA yang menjadi objek sengketa tidak sah. Sementara itu, MK dalam putusannya menyoroti persoalan bukti dokumen pendidikan Gibran dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan SMA atau sederajat.

Perkembangan putusan kedua lembaga peradilan itu kemudian memicu dorongan sejumlah anggota DPR untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.

Meski demikian, pengajuan HMP tidak serta-merta memberhentikan seorang wakil presiden. Proses tersebut harus melalui mekanisme kelembagaan dan ketentuan konstitusi yang berlaku, termasuk tahapan pembahasan di DPR serta prosedur pemeriksaan sesuai UUD 1945.

Dengan adanya pernyataan resmi dari Mensesneg, niat Gibran untuk mengundurkan diri kini telah dikonfirmasi pihak Istana. Namun, belum ada pernyataan bahwa pengunduran diri tersebut telah resmi diterima atau berlaku.

Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada proses politik di DPR, langkah hukum yang ditempuh Gibran untuk membuktikan dokumen pendidikannya, serta keputusan terkait kelanjutan jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.