MEDIAWARTA, MAKASSAR – Keselamatan pasien dan tenaga medis tidak hanya ditentukan oleh kualitas pelayanan, tetapi juga kondisi bangunan tempat layanan kesehatan berlangsung. Karena itu, Pemerintah Kota Makassar memperkuat pemahaman pengelola fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) mengenai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi PBG dan SLF yang digelar Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Makassar di Hotel Karebosi Premier, Selasa (10/11/2026). Kegiatan ini menitikberatkan pada pemenuhan persyaratan bangunan gedung untuk mendukung keselamatan serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Kepala Distaru Kota Makassar, Muh. Fuad Azis, mengatakan pemahaman terhadap regulasi bangunan perlu terus diperkuat seiring perkembangan aturan dan penataan ruang di Kota Makassar. Sosialisasi menjadi salah satu langkah untuk membantu pengelola bangunan memahami ketentuan yang harus dipenuhi.

Menurut Fuad, penerapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) akan melibatkan pendekatan lintas sektoral, termasuk dalam menentukan kesesuaian pemanfaatan ruang dan proses perizinan bangunan. Pengaturan tersebut mencakup bangunan yang sesuai peruntukan, bangunan dengan ketentuan tertentu, hingga bangunan yang tidak diperbolehkan.

Ketentuan itu berkaitan dengan mekanisme ITBX, yakni pengaturan kegiatan berdasarkan kategori diizinkan, diizinkan secara terbatas, diizinkan secara bersyarat, dan dilarang. Penerapannya menjadi bagian dari upaya memastikan pembangunan berjalan sesuai peruntukan ruang dan ketentuan yang berlaku.

“Semakin hari, semakin juga berubah dan bertambah aturan-aturan ini sehingga pihak kami selalu membuat sosialisasi setiap tahun untuk memperkuat kita dalam penguatan regulasi-regulasi terhadap persetujuan bangunan gedung,” ujar Fuad.

Perubahan mendasar dalam regulasi bangunan juga terlihat dari peralihan sistem perizinan yang sebelumnya menggunakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi PBG, disertai pemenuhan SLF sesuai ketentuan. Kedua instrumen tersebut memiliki fungsi berbeda, tetapi saling berkaitan dalam memastikan bangunan memenuhi persyaratan teknis.

Kepala DPM-PTSP Kota Makassar, Fadil, menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, PBG merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis.

Standar tersebut mencakup aspek keselamatan dan keamanan pengguna, termasuk persyaratan teknis yang berkaitan dengan kesehatan, ukuran ruang, serta sistem pencahayaan. Pemenuhan ketentuan ini penting bagi fasilitas kesehatan yang setiap hari digunakan oleh pasien, tenaga medis, dan masyarakat.

Sementara itu, narasumber sosialisasi, Laode Muh Halidu, menjelaskan perbedaan fungsi PBG dan SLF melalui analogi dokumen kendaraan. PBG menjadi bagian dari persyaratan sebelum pembangunan dilaksanakan, sedangkan SLF berkaitan dengan penilaian kelayakan fungsi bangunan setelah didirikan.

“PBG itu fokus pada izin membangun dan keselamatan struktur awal. Sedangkan SLF diterbitkan setelah bangunan berdiri untuk diuji kembali keandalan strukturnya. Ibarat kendaraan, PBG itu izinnya dan SLF adalah SIM-nya. Ini sangat vital, khususnya bagi bangunan fasilitas kesehatan,” jelas Laode.

Melalui sosialisasi ini, Pemkot Makassar mendorong pengelola fasilitas kesehatan dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan bangunan gedung. Penguatan koordinasi diharapkan dapat mendukung terwujudnya fasilitas kesehatan yang aman, tertib secara administrasi, memenuhi standar teknis, dan laik fungsi.