MEDIAWARTA, MAKASSAR – Penerapan aturan kesesuaian pemanfaatan ruang ikut berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar. Dinas Penataan Ruang (Distaru) Makassar mencatat target retribusi daerahnya meningkat dari Rp9 miliar menjadi Rp21 miliar pada APBD Perubahan 2026 dan telah tercapai pada Oktober.

Sekretaris Distaru Kota Makassar, Andi Zainal Abidin, mengatakan capaian tersebut menjadi salah satu dampak penerapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 13 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang (KKPR-SPR).

“Dalam proses penerapan Permen ATR-BPN 13/2021 tentang pelaksanaan KKPR-SPR, sudah pasti ada juga pendapatan daerah di dalamnya, yang tentunya ada perubahan, ada peningkatannya,” kata Zainal Abidin, Selasa (10/11/2026).

Ia menjelaskan, target retribusi Distaru untuk tahun berjalan sebenarnya telah tercapai sejak September 2026. Setelah target dinaikkan melalui APBD Perubahan dari Rp9 miliar menjadi Rp21 miliar, realisasi penerimaan tersebut kembali mencapai sasaran pada Oktober.

“Artinya, dengan penerapan Permen ATR-BPN 13/2021, ada kontribusi pada peningkatan PAD melalui retribusi yang masuk ke Distaru,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Zainal setelah membuka sosialisasi Permen ATR-BPN Nomor 13 Tahun 2021 di Hotel Aryaduta Makassar. Kegiatan ini digelar untuk memperluas pemahaman mengenai prosedur pemanfaatan ruang, termasuk bagi masyarakat yang hendak membangun atau mengembangkan kegiatan usaha.

Dalam forum tersebut, perwakilan Kecamatan Mariso, Ilham, mempertanyakan kaitan penerapan aturan KKPR-SPR dengan peningkatan PAD. Ia juga menyoroti konsekuensi hukum bagi warga yang melakukan pembangunan tanpa mengurus persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

Menanggapi pertanyaan itu, Zainal menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pemanfaatan ruang dapat menimbulkan konsekuensi berupa sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Karena itu, pemahaman terhadap prosedur dan kewajiban perizinan perlu diperluas agar masyarakat tidak menghadapi persoalan hukum di kemudian hari.

Menurutnya, sosialisasi tidak cukup hanya menyasar perangkat daerah, tetapi juga perlu menjangkau camat, lurah, pelaku dunia usaha, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), asosiasi profesi, serta kelompok masyarakat lainnya.

Distaru menggelar sosialisasi tersebut dengan menghadirkan dua narasumber, yakni Koordinator di Direktorat Sinkronisasi Program Ruang, Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Marissa Aprilia, dan Koordinator Sub Kantor Pertanahan Kota Makassar, Aulia Hanif Erya.

Peserta kegiatan berasal dari berbagai unsur, termasuk instansi vertikal di Sulawesi Selatan, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), camat, lurah, serta perwakilan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Sulawesi Selatan.

Perwakilan IAP Sulawesi Selatan, Muhammad Natsir, mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi tersebut. Ia menilai kegiatan ini bermanfaat karena memberikan informasi penting bagi para pemangku kepentingan dalam memahami ketentuan pemanfaatan ruang.

Melalui sosialisasi ini, Distaru Makassar berharap masyarakat semakin memahami prosedur pemanfaatan ruang dan memenuhi persyaratan sebelum melaksanakan pembangunan. Selain mendukung ketertiban tata ruang, kepatuhan terhadap aturan diharapkan turut memperkuat penerimaan daerah melalui retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.