MEDIAWARTA,MAKASSAR,– Perselisihan sengketa lahan antara PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) memasuki babak baru. Setelah Pengadilan Negeri (PN) Makassar menyatakan gugatan GMTD tidak dapat diterima, tim kuasa hukum PT Hadji Kalla kini bersiap menempuh jalur pidana terkait dugaan pemalsuan surat perolehan tanah.
Langkah hukum tersebut menyusul putusan perkara perdata Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik (e-Court), Kamis (12/11/2026).
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim PN Makassar mengabulkan eksepsi PT Hadji Kalla dan Turut Tergugat serta menyatakan gugatan PT GMTD tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).
Kuasa Hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman, mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan pengaduan pidana setelah berkoordinasi dengan manajemen perusahaan. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penggunaan surat palsu dalam proses perolehan tanah yang diklaim oleh GMTD.
“Insyaallah, dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan tim dari PT Hadji Kalla, lalu kemudian mengajukan pengaduan berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh ahli waris dan PT GMTD. Untuk tindak pidananya adalah penggunaan surat palsu/pemalsuan karena tidak terdapat data di kecamatan, data yang diperjualbelikan ke GMTD, otomatis masuk dalam kategori pemalsuan,” ungkap Hasman dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas temuan dan pertimbangan hukum dalam persidangan perkara perdata yang telah diputus PN Makassar.
**Majelis Hakim Temukan Cacat Formil Gugatan GMTD**
Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menemukan dua persoalan mendasar dalam gugatan PT GMTD, yakni gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan gugatan kabur (*Obscuur Libel*).
Kedua persoalan tersebut dinilai saling berkaitan, terutama menyangkut ketidakjelasan riwayat asal-usul hak dan letak administratif tanah yang menjadi objek sengketa. Selain itu, terdapat pihak-pihak yang berkaitan dengan riwayat perolehan hak atas tanah yang tidak dilibatkan dalam gugatan.
Majelis Hakim turut mencermati dasar klaim kepemilikan PT GMTD yang mengacu pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20454/Kelurahan Maccini Sombala dengan luas 163.262 meter persegi.
Sertifikat tersebut diklaim berasal dari riwayat tanah adat Persil Nomor 50 D IV Kohir 11 C1 atas nama Bunta Karaeng Mandalle.
Di sisi lain, PT Hadji Kalla mengajukan empat sertifikat SHGB, masing-masing Nomor 695, 696, 697, dan 698/Kelurahan Maccini Sombala yang telah diterbitkan sejak 8 Juli 1996, berikut dokumen pendukung mengenai riwayat perolehan hak atas tanah tersebut.
**Perbedaan Data Administrasi Pertanahan Jadi Sorotan**
Salah satu poin penting dalam pertimbangan Majelis Hakim adalah adanya perbedaan data administrasi pertanahan yang menjadi dasar klaim masing-masing pihak.
Berdasarkan dokumen Buku Letter C Kecamatan Tamalate, yakni Persil 50 dan Persil 40, serta keterangan saksi Saddam Musma selaku Sekretaris Camat Tamalate dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa tanah adat yang dikaitkan dengan Bunta Karaeng Mandalle tercatat pada Persil Nomor 40 D I.
Lokasi fisik tanah tersebut disebut berada di sebelah timur objek sengketa.
Sementara itu, dokumen pertanahan yang diajukan PT Hadji Kalla menunjukkan bahwa objek tanah yang dikuasai dan disengketakan berkaitan dengan riwayat Bekas Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 50 DIV atas nama keluarga besar A. Idjo Karaeng Lalolang.
Perbedaan catatan administrasi tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim



Comment