Distaru Makassar Sosialisasikan PP 34/2026, Perjelas Mekanisme Revisi RTRW

MEDIAWARTA, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar memperkuat pemahaman mengenai mekanisme penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Hal tersebut menjadi salah satu fokus sosialisasi yang digelar Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar di Hotel Ibis Styles Makassar Sam Ratulangi, Rabu (18/11/2026).

Kepala Distaru Kota Makassar, Dr. Ar. Ir. H. Muh. Fuad Azis DM, S.T., M.Si., IAI, mengatakan Makassar telah memiliki RTRW 2024–2043 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2024. Namun, dinamika pembangunan berpotensi memunculkan kebutuhan penyesuaian rencana tata ruang.

Menurut Fuad Azis, perubahan kondisi wilayah dari waktu ke waktu perlu diantisipasi dengan pemahaman regulasi yang tepat. Dengan begitu, proses penyesuaian maupun revisi RTRW dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

“RTRW Kota Makassar Tahun 2024–2043 sudah ada dan telah ditetapkan melalui Perda Nomor 7 Tahun 2024. Namun, kita memahami bahwa kondisi dan perkembangan wilayah dari tahun 2024 hingga 2043 tentu akan mengalami banyak perubahan,” ujarnya.

Ia berharap PP Nomor 34 Tahun 2026 dapat memberikan kejelasan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan proses penyesuaian maupun revisi peraturan tata ruang yang telah ditetapkan.

“Kami berharap melalui PP Nomor 34 Tahun 2026 ini tidak ada lagi kerancuan dalam proses penyesuaian maupun revisi perda yang sudah kita tetapkan,” jelas Fuad Azis.

Sosialisasi tersebut juga menghadirkan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Ir. Andi Yurnita, S.T., M.Si., IPM, sebagai narasumber.

Andi Yurnita menekankan pentingnya kesamaan pemahaman antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menerapkan kebijakan penataan ruang. Koordinasi antarpemerintah dinilai diperlukan agar aturan tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi pedoman dalam mengendalikan pemanfaatan ruang.

Ia berharap sosialisasi ini membantu pemerintah daerah memahami mekanisme penyelenggaraan penataan ruang, termasuk ketentuan yang perlu diperhatikan ketika dokumen RTRW harus disesuaikan dengan perkembangan wilayah dan kebutuhan pembangunan.

Melalui kegiatan ini, Pemkot Makassar diharapkan dapat memperkuat penerapan kebijakan tata ruang sekaligus menjaga agar pembangunan kota tetap mengacu pada rencana yang telah ditetapkan. Keselarasan kebijakan antara pemerintah kota dan provinsi juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan penataan ruang yang tertib dan berkelanjutan.

Comment