Usai Lantik Pejabat, Munafri Minta Birokrasi Makassar Bersih dan Pelayanan Publik Diperkuat

MEDIAWARTA, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar menjaga integritas dan tidak bermain-main dengan aturan, terutama dalam pengadaan barang dan jasa serta praktik jual beli jabatan.

Peringatan itu disampaikan Munafri saat melantik dan mengambil sumpah 29 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Jumat (20/11/2026).

Ia mengungkapkan, tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah datang ke Makassar kurang dari sebulan sebelum pelantikan untuk memantau tata kelola pemerintahan. Kunjungan tersebut, menurutnya, menjadi pengingat bagi seluruh jajaran agar memperhatikan catatan dan peringatan terkait kepatuhan terhadap regulasi.

“Kalau terjadi hal-hal seperti itu, tolong mulai detik ini dihentikan, dihilangkan, dan jangan coba-coba lagi,” tegas Munafri di hadapan para pejabat yang dilantik.

Ia menekankan bahwa seluruh pejabat, termasuk wali kota dan wakil wali kota, harus saling mengingatkan untuk menjaga pemerintahan tetap bersih. Menurutnya, keterbukaan informasi dan pengawasan publik di era digital membuat setiap proses birokrasi harus dijalankan secara hati-hati dan sesuai aturan.

Munafri secara khusus menyoroti pengadaan barang dan jasa, potensi konflik kepentingan, serta praktik jual beli jabatan. Ia meminta pejabat menjadikan sumpah jabatan sebagai pengingat untuk mempertahankan integritas dalam menjalankan kewenangan.

“Jabatan yang ada adalah jabatan yang benar-benar menjadi satu kesatuan dengan sistem tatanan pemerintahan,” ujarnya.

Pejabat diminta membawa program, bukan sekadar menempati jabatan

Selain menekankan integritas, Munafri meminta para pejabat segera melakukan konsolidasi internal dan menyusun langkah kerja yang jelas. Ia tidak ingin pelantikan hanya menjadi pergantian nama di struktur birokrasi tanpa perubahan nyata dalam pelayanan publik.

Munafri mengatakan penempatan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan kesesuaian antara kemampuan individu dengan posisi yang diemban.

“Sekarang kita mencoba untuk memastikan titik-titik itu ditempati oleh orang-orang yang punya kompetensi. Dan saya berharap kalau ini bisa sesuai dan bisa maksimal, saya pikir daya kerjanya akan jauh lebih baik lagi,” katanya.

Munafri menjelaskan, evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan untuk melihat capaian, konsolidasi, dan perkembangan program masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Ia meminta pejabat yang baru dilantik datang dengan konsep kerja, termasuk mengidentifikasi persoalan yang harus diperbaiki. Program di setiap OPD juga harus sejalan dengan prioritas Pemerintah Kota Makassar.

“Konsolidasi internal dulu, menyatukan visinya sama. Dan yang kedua, dia harus datang dengan satu cita-cita. Dia harus datang dengan satu program,” ujarnya.

Serah terima jabatan diminta segera selesai

Munafri juga meminta proses serah terima jabatan segera dilaksanakan agar para pejabat dapat mulai bekerja di tempat baru pada Senin berikutnya. Ia menegaskan, pergantian pimpinan tidak boleh menghambat program yang telah direncanakan maupun kegiatan yang sudah memiliki anggaran.

Menurutnya, pejabat lama dan pejabat baru harus menjaga komunikasi selama masa peralihan. Data, program, dan informasi pekerjaan perlu disampaikan secara terbuka agar pelaksanaan pembangunan tetap berkesinambungan.

Ia mengingatkan para kepala OPD agar tidak membangun sekat dengan pegawai di bawahnya. Kepemimpinan, kata dia, harus menyatukan seluruh unsur organisasi untuk mencapai tujuan bersama.

“Tidak ada gunanya dilakukan pelantikan ini kalau tidak ada perubahan yang signifikan di dalam pemerintahan,” tegasnya.

Munafri juga menyebut Makassar masih menghadapi sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian bersama, termasuk kemiskinan, pendataan masyarakat, akses layanan kesehatan, dan konflik sosial. Karena itu, ia meminta jajaran pemerintah tidak hanya berorientasi pada rutinitas maupun penghargaan, tetapi memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.

Koordinasi OPD akan diperkuat melalui asisten

Untuk memastikan program berjalan, Munafri menjelaskan koordinasi antar-OPD akan dilakukan melalui dua pola, yakni komunikasi langsung dan koordinasi melalui asisten sesuai bidang masing-masing.

Para asisten sekretariat daerah akan membantu mengoordinasikan serta mengukur hasil kerja OPD yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya. Munafri akan memantau pelaksanaan koordinasi tersebut untuk memastikan program berjalan sesuai target.

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, turut mengingatkan para pejabat agar bekerja dengan integritas dan mendukung visi serta misi pemerintah kota.

Mutasi ini diharapkan tidak berhenti pada perubahan struktur jabatan, tetapi diikuti konsolidasi, program kerja yang terukur, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Bagi Munafri, keberhasilan perombakan birokrasi akan terlihat dari perubahan nyata dalam cara pemerintah bekerja dan menyelesaikan persoalan warga.

Comment