MEDIAWARTA,-Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla, menegaskan bahwa bantuan asing diperbolehkan masuk ke Aceh selama ditujukan untuk kepentingan kemanusiaan dan dikoordinasikan dengan baik oleh pemerintah

Hal tersebut disampaikan JK saat meninjau lokasi bencana dan pengungsian di Desa Palu Raya dan Bungkah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Jumat (19/12/2025).

Dalam kunjungannya, JK melihat langsung kondisi permukiman warga pascabencana. Ia menyebut tidak semua rumah warga mengalami kerusakan total. Sebagian rumah masih layak huni dan cukup dibersihkan, sementara rumah yang rusak berat akan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk diganti.

“Kita lihat banyak rumah yang hancur, tapi ada juga yang masih bisa ditinggali. Rumah yang tidak bisa lagi dipakai tentu diganti, sementara yang masih bisa, dibersihkan. Itu solusinya,” ujar JK.

Menanggapi keluhan warga yang menyebut hampir 20 hari belum ada penanganan maksimal dari pemerintah, JK mengatakan bahwa keputusan untuk menerima bantuan asing akan bergantung pada perhitungan pemerintah terhadap kemampuan penanganan bencana.“Kalau pemerintah sanggup, tidak perlu minta. Tapi kalau terlalu besar bebannya, ya boleh. Apalagi kalau ada masyarakat internasional yang ingin membantu, itu baik sebagai bentuk kemanusiaan,” katanya.

JK menegaskan bahwa prinsip kemanusiaan tidak mengenal batas wilayah.

“Kalau kemanusiaan itu tidak ada batas wilayah,” tegasnya.

Terkait peran Palang Merah Indonesia (PMI), JK menjelaskan bahwa PMI tidak berwenang membangun rumah, melainkan fokus pada bantuan logistik dan kebutuhan dasar warga terdampak.

“Kalau bangun rumah itu urusan pemerintah. PMI membantu bahan-bahan seperti makanan, kompor gas, kesehatan, logistik, air bersih,” jelasnya.

JK juga mengajak seluruh pihak untuk bekerja bersama dalam penanganan bencana.

“Pemerintah bekerja, PMI bekerja, masyarakat bekerja. Semua harus bersama agar solusi bisa tercapai,” pungkasnya.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan bencana berjalan serta mendengarkan langsung aspirasi masyarakat terdampak di wilayah propinsi aceh.(*)