MEDIAWARTA,MAKASSAR,– Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar menyelenggarakan kegiatan Advokasi Program Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) serta Desk Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti oleh 102 peserta dari 17 Kabupaten / Kota dalam wilayah kerja BBPOM di Makassar dan Loka POM di Kabupaten Bone, yang berasal dari Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Rabu (29/04/2026).

Kegiatan dibuka oleh Kepala Balai Besar POM di Makassar, Yosef Dwi Irwan. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa pangan merupakan hak asasi dasar yang dijamin dalam UUD 1945 serta memiliki peran strategis dalam aspek kesehatan, ekonomi, ketahanan nasional, dan daya saing bangsa. “Penyediaan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah” ujarnya

“Keamanan pangan juga berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam menghapus kelaparan, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, serta mendorong pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab” lanjutnya Saat ini, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan double burden nutrition, yaitu stunting dan obesitas, yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia serta menghambat pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Program Kabupaten / Kota Pangan Aman merupakan inisiatif strategis yang diinisiasi oleh Badan POM sejak tahun 2021 untuk memperkuat sistem keamanan pangan daerah melalui pendekatan terpadu (Integrated Food Safety System). “Program ini diharapkan mampu mendorong sinergi lintas sektor dalam memastikan pengawasan pangan berjalan secara menyeluruh dari pusat hingga daerah, dari hulu hingga ke hilir” ujar Yosef

Kepala BBPOM di Makassar menegaskan bahwa keamanan pangan bukan sekadar slogan, melainkan investasi jangka panjang untuk melindungi masyarakat dan mewujudkan generasi yang sehat dan berdaya saing. “Melalui Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman, kita tidak hanya mengukur capaian, tetapi juga membangun komitmen, memperkuat kolaborasi, dan mendorong inovasi di setiap daerah. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan” pungkasnya

Sebagai materi pembuka, Yosef Dwi Irwan juga menyampaikan paparan terkait Advokasi Program Kabupaten / Kota Pangan Aman, yang mengupas dan memberikan gambaran kepada peserta tentang latar belakang, tujuan dan tahapan program. Materi selanjutnya disampaikan oleh PFM Ahli Madya Nurmahida Pagama yang menjelaskan strategi pengisian Tool Penilaian Mandiri Kabupaten / Kota Pangan Aman. “Upayakan memiliki data dukung dengan nilai tertinggi, serta pastikan penanddaan / tagging pada data dukung sehingga evaluator akan mudah dalam memeverifikasi dokumen nantinya” ujarnya

“Jika memang masih ada kebinggungan dalam pengisian tools penilaian mandiri, kami siap melakukan pendampingan” lanjutnya. Kegiatan berlangsung dengan interaktif antara peserta dan Narasumber

Ketika setiap daerah bergerak bersama, maka sistem pangan yang aman, sehat, dan berkelanjutan akan terwujud. Saatnya menjadikan keamanan pangan sebagai budaya, dan tanggung jawab bersama sebagai suatu bangsa. Bukan sekadar kewajiban karena pangan aman hari ini adalah masa depan bangsa esok hari