MEDIAWARTA, LUWU TIMUR – Rencana pengalihan rute pipa minyak PT Vale Indonesia Tbk di Dusun Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, mendapat tanggapan berbeda dari masyarakat setempat. Di tengah penolakan yang disuarakan Forum Komunikasi Balambano, Arpa Jaska, warga yang telah puluhan tahun tinggal di wilayah tersebut, menyatakan tidak keberatan dengan rencana jalur pipa yang melintas di dekat permukiman.

Arpa menilai keberadaan PT Vale Indonesia telah membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat Balambano, terutama dari sisi akses jalan, mobilitas warga, dan kesempatan kerja. Pengalaman selama puluhan tahun tinggal di wilayah itu menjadi salah satu pertimbangannya dalam menyikapi rencana pembangunan infrastruktur tersebut.

“Saya pribadi sama sekali tidak keberatan meskipun pipa minyak itu lewat dekat rumah. Malah, saya sangat bersyukur dengan keberadaan Vale Indonesia,” ujar Arpa saat dikonfirmasi belum lama ini.

Menurut Arpa, perubahan akses transportasi menjadi salah satu manfaat yang paling dirasakan masyarakat sejak perusahaan beroperasi di kawasan tersebut. Ia mengenang masa ketika perjalanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih sulit, terutama saat warga harus menuju Wasuponda untuk membeli bahan pokok.

“Saya tumbuh dan tua di Balambano, Pak. Kami merasakan betul bagaimana kehadiran perusahaan ini mengubah desa. Bayangkan dulu kalau tidak ada Vale, betapa sulitnya kami mau membeli beras ke Wasuponda. Sekarang jalanan sudah bagus, tidak perlu lagi jalan kaki jauh-jauh hanya untuk berbelanja,” tuturnya.

Selain infrastruktur, Arpa menilai aktivitas industri juga membuka kesempatan kerja bagi warga lokal. Ia mengaku menjadi salah satu masyarakat yang memperoleh penghasilan dari pekerjaannya di PT Vale Indonesia.

“Banyak warga sekarang punya penghasilan tetap, termasuk saya sendiri yang bisa bekerja berkat PT Vale. Boleh dibilang, kesejahteraan warga Balambano terangkat,” katanya.

Arpa Persoalkan Anggapan Semua Warga Menolak

Arpa juga menegaskan bahwa penolakan terhadap rencana jalur pipa tidak bisa serta-merta dianggap mewakili seluruh masyarakat Balambano. Menurut dia, terdapat warga yang memiliki pandangan berbeda dan mendukung rencana tersebut.

Ia bahkan menyatakan bersedia apabila jalur pipa melintasi tanah milik pribadinya. Arpa mengaku telah menyampaikan sikap itu kepada perwakilan perusahaan, termasuk kesediaannya untuk tidak menuntut ganti rugi atas penggunaan tanah tersebut.

“Kalau ada yang bilang semua warga Balambano menolak, itu sama sekali tidak benar. Saya bahkan sudah sampaikan ke pihak perwakilan perusahaan, sekalipun pipa minyak itu harus melintas di atas tanah pribadi saya, saya tidak akan menuntut ganti rugi,” ujarnya.

Meski menyatakan dukungan, pandangan Arpa mengenai keamanan jalur pipa merupakan penilaiannya sebagai warga. Kepastian teknis terkait risiko kebocoran, standar keselamatan, serta kelayakan rute tetap memerlukan penjelasan dan dokumen dari pihak perusahaan maupun instansi berwenang.

Arpa meyakini penentuan jalur pipa dilakukan melalui perhitungan teknis. Ia juga menilai perubahan rute berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila memunculkan sengketa lahan atau keberatan dari masyarakat di lokasi alternatif.

Baginya, keputusan mengenai jalur pipa perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas dan tidak hanya berfokus pada tekanan dari kelompok tertentu.

Penolakan Warga Soroti Risiko dan Transparansi AMDAL

Sebelumnya, rencana proyek pipa minyak PT Vale Indonesia di Balambano memicu polemik setelah puluhan warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Balambano menyuarakan penolakan.

Kelompok tersebut menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi kebocoran pipa serta meminta transparansi dan sosialisasi yang lebih luas mengenai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Kekhawatiran tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan proyek karena masyarakat yang tinggal di sekitar jalur pipa berkepentingan mengetahui potensi risiko, langkah pencegahan, serta prosedur penanganan apabila terjadi keadaan darurat.

Di sisi lain, dukungan Arpa menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap rencana proyek tersebut tidak sepenuhnya seragam. Perbedaan pandangan itu menempatkan keterbukaan informasi, penjelasan teknis, dan komunikasi antara perusahaan dengan warga sebagai aspek penting dalam mencari penyelesaian.

Keterangan Arpa belum cukup untuk menyimpulkan bahwa mayoritas warga Balambano mendukung proyek tersebut. Klaim mengenai besarnya dukungan maupun penolakan masyarakat masih memerlukan data yang dapat diverifikasi.

Dengan adanya pandangan yang berbeda, penyelesaian polemik jalur pipa minyak PT Vale Indonesia di Balambano membutuhkan informasi yang transparan mengenai aspek keselamatan, status perizinan, dan pertimbangan pemilihan rute. Penjelasan dari perusahaan serta tanggapan kelompok warga yang menolak juga diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh sebelum persoalan tersebut dituntaskan.