Aksi Warga di Blok Bahodopi Ganggu Operasional Proyek, Ekonom Dorong Dialog

MEDIAWARTA, MOROWALI – Aksi unjuk rasa kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Petani Bersatu dari Desa Le-le dan Desa Dampala dilaporkan meluas hingga ke area asrama karyawan di kawasan proyek PT Vale Indonesia Tbk, Blok Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Situasi ini menambah kekhawatiran terhadap keselamatan pekerja dan kelangsungan aktivitas proyek strategis nasional (PSN) tersebut.

Aksi yang berlangsung sejak Senin (26/10/2026) itu sebelumnya dilaporkan menyasar kawasan perkantoran dan jalan angkut pertambangan hingga menghambat operasional. Perkembangan terbaru mengenai masuknya massa ke area asrama karyawan masih memerlukan konfirmasi resmi dari pihak perusahaan maupun perwakilan demonstran.

Menurut informasi yang disampaikan terkait aksi tersebut, gangguan operasional berdampak pada sekitar 4.000 pekerja yang menggantungkan mata pencaharian pada kegiatan perusahaan. Besaran dampak terhadap pekerja dan durasi penghentian operasional perlu dipastikan melalui keterangan resmi manajemen.

Perselisihan ini disebut berkaitan dengan klaim lahan pertanian warga yang berada di dalam kawasan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) perusahaan. Demonstrasi serupa sebelumnya berlangsung pada 5 September 2026, kemudian dilanjutkan dengan mediasi pada 7 September 2026 yang dikabarkan menghasilkan kesepakatan tertulis antara pihak-pihak terkait.

Kembalinya aksi menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan lahan tersebut masih menghadapi tantangan. Karena itu, kejelasan isi kesepakatan, pelaksanaan komitmen masing-masing pihak, serta status lahan yang diperselisihkan menjadi bagian penting untuk ditelusuri.

Ekonom Untad Minta Komunikasi Diperkuat

Ekonom Universitas Tadulako (Untad), Prof. Mohamad Ahlis Djirimu, menilai penyelesaian konflik perlu mengedepankan komitmen bersama dan komunikasi yang terbuka. Menurutnya, tekanan yang berujung pada terhentinya kegiatan operasional bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan perselisihan.

Ahlis menilai perusahaan perlu memastikan saluran komunikasi dengan masyarakat di sekitar wilayah tambang berjalan efektif. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk mengurangi perbedaan pemahaman mengenai klaim lahan, manfaat ekonomi, dan pelaksanaan kegiatan perusahaan.

“PT Vale Indonesia Tbk merupakan korporasi yang memiliki tata kelola ESG yang sangat baik di Indonesia. Tentu saja ada plus minusnya. Saluran komunikasi patut ditingkatkan agar tidak terjadi asimetri informasi,” kata Ahlis.

Menurut dia, penyelesaian konflik membutuhkan ruang komunikasi yang dapat mempertemukan kepentingan masyarakat dan perusahaan. Dialog perlu disertai penjelasan mengenai status lahan, dasar hukum penguasaan kawasan, serta mekanisme penyelesaian keberatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dugaan Pembakaran Lahan Perlu Ditelusuri

Di tengah perselisihan tersebut, muncul pula laporan mengenai dugaan pembukaan lahan dengan cara membakar di area PPKH. Jika terbukti, praktik tersebut berpotensi menimbulkan risiko kebakaran hutan dan lahan serta kerusakan lingkungan.

Namun, dugaan pembakaran itu perlu ditelusuri secara terpisah dari persoalan klaim lahan. Aparat dan instansi kehutanan perlu memastikan lokasi kejadian, penyebab kebakaran, status kawasan, serta pihak yang bertanggung jawab berdasarkan hasil pemeriksaan.

Penyelesaian konflik juga perlu membedakan antara hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Di sisi lain, setiap klaim warga mengenai penguasaan lahan perlu diperiksa secara transparan agar tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan.

Keberlangsungan proyek dan keselamatan pekerja menjadi kepentingan yang perlu dijaga bersama, tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk memperoleh penjelasan dan penyelesaian atas persoalan yang mereka ajukan.

Dengan memperkuat dialog, membuka informasi yang relevan, dan menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran berdasarkan bukti, konflik di Blok Bahodopi diharapkan dapat diselesaikan tanpa memperpanjang gangguan operasional maupun meningkatkan risiko terhadap masyarakat dan lingkungan.