MEDIAWARTA, – Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar lewat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) kembali mendapat kepercayaan Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai salah satu Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) Training of Trainer (ToT) Moderasi Beragama Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman sekaligus mendorong praktik moderasi beragama di lingkungan Kementerian Agama.

Pelatihan yang berlangsung selama tujuh hari, 9–15 November 2026, tersebut digelar di Hotel Swiss-Belhotel Pantai, Makassar. Sebanyak 60 peserta dari berbagai wilayah Indonesia mengikuti kegiatan ini. Mereka terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian Agama.

Pembukaan kegiatan dihadiri Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian Agama, Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Alauddin Makassar, Dr. Rosmini Amin, M.Th.I., serta sejumlah pejabat dan panitia penyelenggara.

Ketua LP2M UIN Alauddin Makassar, Dr. Rosmini Amin, M. Th,I, menegaskan bahwa moderasi beragama tidak boleh dipahami sebagai upaya melemahkan keyakinan seseorang terhadap agamanya. Sebaliknya, moderasi beragama justru mendorong umat untuk memahami ajaran agamanya sekaligus merefleksikan nilai-nilai universal dalam kehidupan sosial.

“Moderasi beragama tentu bukan berarti melemahkan keyakinan terhadap agama kita. Pelatihan ini bukan dalam rangka melemahkan keyakinan, tetapi agar kita tidak hanya sekadar memahami agama yang kita anut, melainkan juga merefleksikan nilai-nilai universal dari agama tersebut, terutama dalam memperlakukan orang lain,” kata Rosmini.

Menurut dia, perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam memperkuat moderasi beragama. Nilai tersebut, kata dia, semestinya tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi menjadi bagian dari ekosistem akademik, tata kelola kelembagaan, budaya organisasi, hingga aktivitas kemahasiswaan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Eks Kepala Pusat Studi Gender dan Anak LP2M ini berharap pelatihan tersebut menghasilkan perubahan nyata, bukan sekadar memenuhi agenda program Kementerian Agama. Perubahan yang dimaksud mencakup pola pikir dan kemampuan bernalar kritis dalam memandang keberagamaan, termasuk menerjemahkan nilai moderasi ke dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

“Kita menghendaki bahwa dengan pelatihan moderasi beragama ini akan muncul sebuah perubahan, tidak hanya menghabiskan waktu tujuh hari tanpa ada perubahan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BMBPSDM Kementerian Agama, Prof Muhammad Ali Ramdhani, dalam sambutannya mengingatkan bahwa keberagaman dapat menjadi kekuatan yang mempersatukan masyarakat, tetapi juga berpotensi memicu perpecahan apabila tidak dikelola dengan baik.

Ia mencontohkan konflik di sejumlah negara yang menunjukkan bagaimana perbedaan identitas dan pemahaman keagamaan dapat berkembang menjadi pertentangan antarkelompok. Menurut dia, agama memiliki dua kemungkinan dalam kehidupan sosial: memperkuat kohesi atau justru menciptakan segregasi, bergantung pada cara masyarakat memahami dan mengamalkannya.

“Agama itu pada satu sisi bisa mengkohesikan sosial. Tetapi pada dimensi tertentu, dia bisa mengakibatkan segregasi sosial. Tergantung perspektif kita dalam beragama,” kata Ali Ramdhani.

Ia menekankan bahwa Indonesia dibangun di atas keberagaman suku, bahasa, budaya, dan agama. Karena itu, perbedaan seharusnya dipandang sebagai kekayaan bangsa, bukan alasan untuk saling meniadakan.

Dalam paparannya, Ali Ramdhani juga menegaskan bahwa moderasi beragama bukanlah pendangkalan ajaran agama. Menurut dia, yang perlu dimoderasikan bukan agamanya, melainkan cara pandang, cara memahami, dan sikap manusia dalam menjalankan kehidupan beragama.

“Yang perlu kita moderasikan bukan agama. Sebab agama sudah sangat moderat. Yang kita perlu moderasikan adalah cara pandang kita, cara pengalaman kita, dan sikap kita,” ujarnya.

Ia kemudian menjelaskan empat indikator moderasi beragama, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan penghormatan terhadap budaya lokal.

Terkait toleransi, Ali Ramdhani mengingatkan bahwa sikap tersebut tidak berarti membenarkan semua tindakan atau menghilangkan prinsip keyakinan masing-masing. Toleransi, menurut dia, merupakan sikap menghormati perbedaan sekaligus memberikan ruang bagi orang lain untuk menjalankan keyakinannya.

Ia juga menekankan pentingnya menghindari kekerasan dalam menyampaikan ajaran agama serta menghargai tradisi dan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama.

Melalui pelaksanaan ToT Moderasi Beragama 2026, UIN Alauddin Makassar diharapkan tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya pelatihan, tetapi juga berkontribusi memperkuat pemahaman dan praktik moderasi beragama di lingkungan perguruan tinggi maupun masyarakat luas.