MEDIAWARTA, MAKASSAR — Pemerintah memastikan keluhan peternak ayam terkait tingginya biaya pakan dan lemahnya penyerapan hasil produksi segera ditindaklanjuti.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah telah menyiapkan kebijakan pakan bersubsidi serta mendorong penyerapan telur dan daging ayam melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Amran mengatakan, sejumlah tuntutan yang disampaikan peternak sebelumnya telah mendapat respons pemerintah. Salah satunya terkait kebutuhan penyerapan telur ayam melalui program MBG.

Menurut Amran, Kementerian Pertanian telah berkoordinasi langsung dengan pimpinan pelaksana program MBG dan mendapat persetujuan agar hasil produksi peternak dapat masuk dalam rantai pasok program tersebut.

“Permintaannya adalah MBG. MBG agar menyerap telur ayam, kami sudah tertulis resmi dan telepon langsung Kepala MBG, sudah setuju,” kata Amran.

Selain penyerapan hasil produksi, pemerintah juga mengambil langkah untuk menekan biaya pakan yang selama ini menjadi salah satu beban terbesar peternak ayam. Amran memastikan pakan SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) akan disalurkan kepada peternak kecil melalui Perum Bulog.

Ia menyebut kebijakan tersebut telah dituangkan dalam surat keputusan dan penyalurannya diperintahkan berlangsung hingga Desember 2026.

“Yang kedua adalah minta pakan, pakan SPHP. Sekarang kami sudah perintahkan Bulog agar disalurkan sampai Desember, itu sudah aman,” ujarnya.

Amran menjelaskan, pakan SPHP merupakan pakan bersubsidi pemerintah yang ditujukan untuk membantu peternak kecil menghadapi tekanan biaya produksi. Kebijakan tersebut, kata dia, telah diputuskan sebelum rencana aksi peternak digelar dalam skala lebih besar.

“SPHP itu adalah pakan yang murah, disubsidi pemerintah kepada peternak kecil. Kemudian ke MBG sudah saya tanda tangan, semua sudah,” tegasnya.

Telur dan Ayam Didorong Masuk MBG

Selain telur, pemerintah juga mendorong penyerapan daging dan ayam melalui program MBG. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan pasar yang lebih pasti bagi peternak sekaligus memperkuat keterhubungan antara produksi peternakan rakyat dan kebutuhan pangan nasional.

Amran mengatakan, penyerapan melalui MBG menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk membantu menjaga keberlanjutan usaha peternak. Ia juga menyinggung peningkatan frekuensi pemberian makanan dalam program tersebut seiring membaiknya harga komoditas.

“Ke MBG, ayam, daging ayam dengan telur,” kata Amran.

Di tengah persoalan harga pakan, DOC, dan harga jual hasil ternak, Amran menegaskan keberpihakan pemerintah kepada peternak kecil. Ia meminta agar pelaku usaha rakyat tidak menjadi pihak yang terus menanggung beban akibat persoalan tata niaga peternakan.

“Yang terpenting, pemerintah harus berpihak pada peternak kecil. Sekali lagi, kami berada pada pihak peternak kecil,” ujarnya.

Amran Ancam Tindak Mafia Peternakan

Mentan juga menyampaikan peringatan keras terhadap pihak yang dinilai berpotensi memainkan harga atau merugikan peternak kecil. Ia menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan praktik yang merugikan peternak berlangsung.

“Tidak boleh biarkan peternak kecil dipermainkan oleh mafia, apalagi koruptor. Pasti kami gilas, enggak boleh,” tegas Amran.

Untuk memastikan kebijakan berjalan, Amran menyatakan akan menggelar rapat koordinasi bersama peternak dan berbagai pihak terkait di Surabaya. Pertemuan tersebut melibatkan asosiasi peternak, produsen pakan, tim MBG, unsur Kementerian Pertanian, hingga Satgas Pangan.

Ia menilai koordinasi lintas sektor diperlukan agar persoalan yang dihadapi peternak tidak berhenti pada kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar berdampak terhadap biaya produksi dan kepastian pasar.

“Semua yang produsen pakan, kemudian MBG, tim MBG dari Pertanian, dari Satgas hadir semua,” kata Amran.

Kebijakan pakan SPHP dan perluasan penyerapan telur serta ayam melalui MBG diharapkan menjadi langkah awal pemerintah untuk meredakan tekanan yang dialami peternak ayam. Pemerintah juga memastikan persoalan harga pakan, DOC, dan tata niaga hasil ternak akan menjadi bagian dari pembahasan lanjutan bersama pelaku usaha peternakan.