MEDIAWARTA, MIMIKA – Di Mimika, cerita tentang pertambangan tidak hanya berhenti pada pengolahan bijih mineral. Di luar kegiatan produksi, ada material sisa tambang yang diolah menjadi paving block, kupu-kupu endemik yang ditangkarkan, satwa dilindungi yang dilepasliarkan, hingga instalasi pengolahan air bersih yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Praktik tersebut menjadi bagian dari upaya PT Freeport Indonesia (PTFI) menjalankan pengelolaan lingkungan dan program sosial di sekitar wilayah operasionalnya, Papua Tengah. Berbagai kegiatan itu memiliki sasaran berbeda, mulai dari pemanfaatan material sisa pengolahan, pelestarian keanekaragaman hayati, hingga penyediaan infrastruktur dasar bagi warga.
Salah satu yang terlihat adalah pemanfaatan tailing, material sisa dari proses pengolahan bijih mineral. Perusahaan mengolah sebagian material tersebut menjadi paving block yang digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas publik di Kabupaten Mimika.

Sejak program pemanfaatan tailing dirintis pada 2019, distribusi paving block telah mencapai sekitar 3,1 juta keping. Nilai konversinya berdasarkan biaya produksi disebut mencapai Rp15,69 miliar. Paving block tersebut disalurkan melalui mekanisme hibah untuk rumah ibadah, sekolah, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum lainnya.
Pemanfaatan tailing juga dikembangkan melalui lahan percontohan pertanian atau land farming. Perusahaan menyebut pengembangan ini diarahkan untuk menguji pertumbuhan tanaman produktif, termasuk sayuran, dan kakao. Luas pemanfaatan yang dilaporkan mencapai 62,9 hektare, dengan target pengembangan hingga 500 hektare pada 2030.
Selain paving block dan pertanian, tailing juga pernah digunakan sebagai campuran aspal pada sejumlah area infrastruktur. Berbagai pemanfaatan tersebut memerlukan pengujian karakteristik material, pengendalian mutu, serta pengawasan lingkungan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemanfaatan sebagai bahan konstruksi maupun media percontohan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh tailing aman untuk semua penggunaan.

Upaya menjaga lingkungan juga terlihat di fasilitas penangkaran kupu-kupu Environmental Mile Point 21. Di tempat ini, petugas merawat sejumlah jenis kupu-kupu Papua, termasuk kupu-kupu sayap burung (Ornithoptera priamus). Dari sekitar 162 jenis kupu-kupu yang tercatat di area perusahaan, tujuh jenis menjadi prioritas penangkaran menurut penjelasan petugas.
Proses perawatan mencakup tahapan perkembangan kupu-kupu, mulai dari ulat hingga menjadi serangga dewasa. Penangkaran dilakukan untuk membantu meningkatkan peluang hidup pada fase perkembangan yang rentan terhadap predator. Kupu-kupu juga dipelajari sebagai salah satu indikator kondisi ekosistem dan keanekaragaman tanaman di habitatnya.

Komitmen konservasi tersebut tidak terbatas pada penangkaran serangga. Perwakilan perusahaan menyebut PTFI bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam penanganan satwa dilindungi yang diamankan, termasuk satwa yang terkait kasus penyelundupan atau kepemilikan tidak sah. Sejak dekade 1990-an hingga saat ini, lebih dari 62.000 individu satwa dilindungi Papua disebut telah dilepasliarkan kembali ke alam.
Taman Nasional Lorentz menjadi salah satu lokasi pelepasliaran yang banyak dipilih karena kedekatannya dengan wilayah operasional perusahaan. Kawasan yang memiliki bentang ekosistem luas itu merupakan habitat penting bagi beragam jenis flora dan fauna Papua. Pelepasliaran dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi yang sesuai dengan habitat satwa.

Di sisi lain, upaya keberlanjutan juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui instalasi Water Treatment Plant (WTP) yang dibangun berdasarkan nota kesepahaman antara PTFI dan Pemerintah Kabupaten Mimika pada 2013. Pembangunan fasilitas tersebut berlangsung bertahap hingga 2019, sedangkan asetnya telah diserahkan kepada pemerintah daerah pada Oktober 2023.
Dalam masa transisi pengelolaan, perusahaan masih mendampingi tim teknis sebelum pengambilalihan operasional secara menyeluruh oleh pemerintah daerah yang direncanakan pada akhir 2026. Berdasarkan keterangan pengelola, fasilitas tersebut memiliki kapasitas pengolahan 200 liter per detik dan dua reservoir dengan kapasitas gabungan 2,5 juta liter.
Hingga kini, sebanyak 18.000 sambungan rumah telah terhubung dengan jaringan air bersih. Pemerintah daerah menargetkan jumlahnya meningkat menjadi 20.000 sambungan pada akhir 2026. Pengembangan jaringan perpipaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan PTFI berperan dalam penyediaan fasilitas pengolahan dan pendampingan transisi.

Sumber air fasilitas tersebut berasal dari Sungai Jayanti dengan enam sumur bor sebagai cadangan. Saat pasokan sungai berkurang akibat kondisi kemarau, sumur bor dioperasikan untuk membantu menjaga distribusi. Pengelola menyebut pengujian mikrobiologi dilakukan secara berkala, sementara air yang keluar dari instalasi dikategorikan sebagai air bersih dan tidak otomatis dapat dinyatakan layak diminum langsung tanpa pengolahan serta pemenuhan standar yang sesuai.
Semua ini memperlihatkan bentuk tanggung jawab perusahaan di luar proses produksi mineral. Namun, keberlanjutan pertambangan tidak cukup dinilai dari jumlah paving block yang dibagikan, satwa yang dilepasliarkan, atau kapasitas air yang tersedia. Konsistensi pemantauan lingkungan, keberhasilan satwa bertahan di habitatnya, kualitas air, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat tetap menjadi bagian penting dari penilaian.
Di Mimika, upaya tersebut terus berjalan melalui pengelolaan material sisa tambang, konservasi keanekaragaman hayati, dan pembangunan infrastruktur dasar. Hasil akhirnya akan ditentukan oleh sejauh mana berbagai program itu dijalankan secara bertanggung jawab, terukur, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi lingkungan serta masyarakat Papua.



Comment