MEDIAWARTA,MAKASSAR – PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) menegaskan bahwa sertifikat hak atas tanah seluas 163.262 meter persegi atau sekitar 16,3 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, tetap sah dan tidak dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar dalam perkara Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks tertanggal 12 November 2026.
Penegasan tersebut disampaikan GMTD menyusul pernyataan kuasa hukum PT Hadji Kalla dalam konferensi pers pada 19 November 2026 yang mengklaim pihaknya memenangkan perkara tersebut.
Direktur Utama GMTD, Ali Said, menilai klaim kemenangan yang disampaikan pihak Kalla berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat. Pasalnya, menurut GMTD, tidak ada satu pun amar putusan PN Makassar yang menetapkan PT Hadji Kalla sebagai pemilik sah atas tanah yang menjadi objek sengketa.
“Putusan pengadilan harus dibaca secara utuh, objektif dan bertanggung jawab. Menyatakan bahwa pengadilan telah memenangkan pihak Kalla atas kepemilikan tanah tersebut bukan saja tidak akurat, tetapi juga tidak bertanggung jawab dan menyesatkan masyarakat,” tegas Ali Said dalam keterangan resminya, Kamis (19/11/2026).
GMTD juga menyoroti amar putusan halaman 105 yang menyatakan gugatan balik PT Hadji Kalla tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).
Menurut Ali Said, kondisi tersebut menjadi alasan bagi GMTD untuk membantah pernyataan pihak Kalla yang seolah-olah telah memperoleh pengakuan pengadilan atas kepemilikan lahan seluas 16,3 hektare tersebut.
“Bagaimana mungkin suatu pihak mengklaim telah dimenangkan oleh pengadilan atas kepemilikan tanah, sementara gugatan baliknya sendiri dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak satu pun amar putusan menetapkannya sebagai pemilik tanah? Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, bukan interpretasi sepihak yang menyesatkan,” ujarnya.
GMTD Klaim Miliki Landasan Hukum Kuat
Dalam keterangannya, GMTD menyebut kepemilikan lahan tersebut memiliki landasan hukum dan riwayat pertanahan yang telah berlangsung lebih dari lima dekade.
Sejumlah dokumen yang menjadi dasar klaim perseroan di antaranya riwayat sertifikat tanah yang tercatat dalam sistem pertanahan nasional sejak 1971 serta Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20454 atas nama GMTD dengan luas 163.262 meter persegi.
Selain itu, GMTD menyebut kepemilikannya didukung serangkaian putusan pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht, serta pelaksanaan eksekusi resmi oleh PN Makassar pada 3 November 2025.
Perseroan juga mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia pada 15 Oktober 2025.
GMTD menegaskan, putusan PN Makassar tanggal 12 November 2026 tidak membatalkan sertifikat tersebut, tidak membatalkan putusan-putusan pengadilan sebelumnya, maupun pelaksanaan eksekusi yang telah dilakukan.
Sengketa Berawal dari Penguasaan Fisik Lahan
GMTD menjelaskan, persoalan hukum dengan pihak Kalla bermula dari dugaan penguasaan fisik lahan secara sepihak di kawasan Tanjung Bunga.
Perseroan menyebut terdapat aktivitas masuknya kendaraan, penggunaan alat berat hingga penimbunan tanah di atas lahan yang diklaim sebagai aset GMTD.
Terkait putusan terbaru PN Makassar, GMTD menyatakan gugatan perseroan dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan aspek formil gugatan. Menurut GMTD, putusan tersebut bukan merupakan putusan yang membatalkan hak kepemilikannya ataupun membenarkan tindakan pihak Kalla di lapangan.
Atas dasar itu, GMTD memastikan akan terus menempuh seluruh proses hukum guna meminta pertanggungjawaban atas dugaan penyerobotan, penguasaan lahan secara paksa, dan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada pihak Kalla.
Pertimbangkan Langkah Hukum atas Pernyataan Pihak Kalla
Di sisi lain, GMTD menyayangkan sejumlah pernyataan pihak Kalla yang dinilai mendiskreditkan perseroan, termasuk tuduhan mengenai mafia tanah, ketidakabsahan dokumen pertanahan, hingga dugaan tindak pidana.
GMTD menilai tuduhan serius semacam itu tidak seharusnya disampaikan secara sembarangan, terlebih dengan mengatasnamakan putusan pengadilan yang menurut perseroan tidak menetapkan hal-hal tersebut dalam amar putusannya.
Perseroan pun tengah mengkaji langkah-langkah hukum terhadap berbagai pernyataan dan tuduhan yang dianggap merugikan nama baik, reputasi, serta kepentingan perusahaan dan seluruh pemegang sahamnya.
Persoalan GMTD Disebut Menyangkut Kepentingan Pemerintah Daerah
GMTD juga mengingatkan bahwa keberadaan perseroan tidak terlepas dari prakarsa Pemerintah Pusat bersama pemerintah daerah lebih dari tiga dekade lalu.
Perusahaan terbuka tersebut didirikan dengan mandat menarik investasi, membangun infrastruktur, serta mengembangkan kawasan baru sebagai bagian dari visi menjadikan Makassar sebagai gerbang pembangunan Indonesia Timur.
Hingga kini, kepemilikan saham GMTD juga melibatkan tiga pemerintah daerah, yakni Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Gowa, dan Pemerintah Kota Makassar.
Selama lebih dari tiga dekade, GMTD mengklaim telah berkontribusi melalui investasi pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, serta pengembangan kawasan Tanjung Bunga sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Makassar.
Karena itu, perseroan memandang upaya mempertahankan aset dan hak hukumnya bukan semata-mata menyangkut kepentingan korporasi, melainkan juga kepentingan pemerintah daerah sebagai pemegang saham, masyarakat, kepastian hukum investasi, serta keberlanjutan pembangunan Sulawesi Selatan.
“Dalam mempertahankan aset perseroan, kami juga mempertahankan kepentingan pemerintah daerah sebagai pemegang saham, kepentingan para pemegang saham publik, serta misi pembangunan yang dipercayakan kepada GMTD sejak awal pendiriannya. Ini adalah tanggung jawab institusional yang tidak dapat kami abaikan,” tegas Ali Said.
Ia menambahkan, GMTD tidak akan mundur dalam memperjuangkan dan melindungi aset serta hak-hak hukum perseroan.
“Kami tidak akan mundur dan tidak akan tunduk terhadap tekanan dari pihak mana pun,” lanjutnya.
GMTD memastikan tetap berkomitmen menjaga kepastian hukum, melindungi kepentingan seluruh pemegang saham, serta melanjutkan pembangunan kawasan Tanjung Bunga demi kemajuan Makassar dan Sulawesi Selatan.
Perseroan pun menegaskan bahwa klaim kemenangan dalam konferensi pers tidak dapat menggantikan isi putusan pengadilan, sebagaimana klaim sepihak tidak dapat menggantikan sertifikat kepemilikan dan penggiringan opini publik tidak dapat menghapus hak hukum perseroan.



Comment