MEDIAWARTA, KOLAKA — Polemik yang terjadi di jalur hauling kawasan pertambangan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, kini berkembang menjadi isu yang lebih luas daripada sekadar sengketa akses jalan. Gangguan terhadap jalur logistik yang menjadi urat nadi pengangkutan bijih nikel dinilai berpotensi memengaruhi penerimaan negara, menghambat agenda hilirisasi nasional, serta menggerus roda perekonomian masyarakat di wilayah lingkar tambang.

Perhatian publik mengemuka setelah muncul laporan mengenai terganggunya aktivitas hauling di kawasan yang mendukung operasional industri nikel. Di saat bersamaan, sejumlah pemberitaan juga menyoroti aktivitas PT Tambang Rejeki Kolaka (TRK) yang dikaitkan dengan klaim atas jalur hauling di sekitar wilayah konsesi pertambangan. Namun demikian, seluruh klaim tersebut masih memerlukan pembuktian melalui mekanisme hukum serta klarifikasi dari seluruh pihak terkait agar tidak menimbulkan kesimpulan yang prematur.

Isu lain yang turut menjadi sorotan adalah legalitas aktivitas pertambangan PT TRK. Sejumlah informasi yang beredar menyebut perusahaan tersebut belum tercantum sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) aktif dalam sistem informasi pertambangan nasional. Meski demikian, informasi tersebut tetap membutuhkan konfirmasi resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai otoritas yang berwenang menetapkan status perizinan usaha pertambangan di Indonesia.

Dari sisi fiskal, setiap gangguan terhadap distribusi ore nikel berpotensi memberikan dampak langsung terhadap penerimaan negara. Sebab, royalti, pajak, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor mineral sangat bergantung pada realisasi produksi dan penjualan. Ketentuan mengenai jenis dan tarif PNBP sektor ESDM sendiri telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025 yang menjadi dasar penerimaan negara dari pemanfaatan sumber daya mineral.

Artinya, ketika aktivitas pengangkutan ore terhenti, bukan hanya perusahaan yang mengalami kerugian operasional, tetapi juga negara kehilangan potensi penerimaan. Semakin lama distribusi tertunda, semakin besar pula potensi berkurangnya royalti, PNBP, pajak, hingga penerimaan lain yang seharusnya masuk ke kas negara. Besaran kerugian tentu bergantung pada volume produksi, kadar nikel, harga mineral acuan, nilai penjualan, serta tarif yang berlaku.

Efek domino tersebut juga dapat dirasakan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagian penerimaan sektor sumber daya alam menjadi dasar perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan kepada daerah. Dengan demikian, apabila penerimaan negara dari sektor minerba menurun akibat terganggunya produksi, maka dalam jangka tertentu daerah penghasil juga berpotensi menerima dampaknya melalui penurunan basis perhitungan transfer ke daerah.

Bagi Kabupaten Kolaka, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena sektor pertambangan selama ini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah. Aktivitas industri nikel tidak hanya melibatkan perusahaan tambang, tetapi juga menopang kehidupan ribuan pekerja, kontraktor lokal, penyedia alat berat, sopir angkutan, pelaku UMKM, rumah makan, usaha penginapan, hingga berbagai sektor jasa yang tumbuh di sekitar kawasan industri.

Seorang pemerhati pertambangan di Kolaka yang enggan disebutkan namanya menilai penghentian jalur hauling dapat memicu efek berantai terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, ketika produksi terhambat, penjualan ikut tertunda sehingga penerimaan negara maupun perputaran ekonomi lokal ikut melambat.

Di sisi lain, gangguan distribusi bahan baku juga dinilai dapat memengaruhi agenda hilirisasi nasional. Kawasan Pomalaa merupakan salah satu simpul penting dalam rantai pasok nikel yang mendukung operasional kawasan industri dan fasilitas pengolahan mineral. Kepastian pasokan menjadi faktor penting untuk menjaga keberlangsungan produksi serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia.

Karena itu, berbagai kalangan mendorong pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Kementerian ESDM segera memberikan kepastian atas persoalan yang berkembang. Setidaknya terdapat tiga aspek yang dinilai perlu dijelaskan secara terbuka, yakni status legalitas aktivitas perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut, keabsahan klaim terhadap jalur hauling yang disengketakan, serta dampak riil gangguan distribusi terhadap penerimaan negara dan perekonomian daerah.

Penyelesaian konflik juga diharapkan tetap mengedepankan prinsip due process of law. Setiap dugaan pelanggaran, baik terkait legalitas usaha, penguasaan lahan, maupun penghalangan aktivitas operasional, harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif dan transparan. Sebaliknya, apabila sengketa menyangkut hak atas lahan atau akses jalan, penyelesaiannya semestinya ditempuh melalui jalur hukum dan mediasi, bukan melalui tindakan sepihak yang berpotensi mengganggu kepentingan publik.

Pada akhirnya, persoalan di Blok Pomalaa bukan hanya menyangkut sengketa akses jalan, melainkan juga menyentuh aspek kepastian hukum, penerimaan negara, keberlangsungan investasi, serta kesejahteraan masyarakat. Semakin cepat fakta-fakta hukum dibuka secara transparan oleh pihak berwenang, semakin besar peluang menjaga stabilitas investasi sekaligus meminimalkan potensi kerugian yang dapat ditanggung negara maupun masyarakat.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Setiap pihak yang memiliki klarifikasi atau data pembanding dipersilakan menyampaikan keterangan resmi untuk dimuat secara proporsional.