MEDIAWARTA, MAKASSAR – Perubahan aturan penataan ruang menuntut aparatur pemerintah memahami ketentuan terbaru agar penerapannya tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di lapangan. Untuk memperkuat pemahaman tersebut, Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar menggelar sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Kegiatan yang berlangsung di Gammara Hotel Makassar, Jalan Metro Tanjung Bunga, Selasa (17/11/2026), ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi para pemangku kepentingan mengenai perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendalian ruang.
Sekretaris Distaru Kota Makassar, Andi Zainal Abidin Takko, mengatakan pemahaman regulasi sangat penting bagi aparatur pemerintahan, terutama petugas kecamatan dan kelurahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Menurutnya, aparatur tidak cukup hanya menjalankan fungsi pelayanan. Mereka juga harus memahami dasar hukum dan ketentuan teknis yang menjadi landasan setiap tindakan pemerintahan.
“Sebagai aparatur pemerintahan, kita dituntut memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas dalam menjalankan tugas,” ujarnya dalam sambutan.
Andi Zainal mengingatkan bahwa perubahan regulasi perlu dipahami secara menyeluruh, termasuk hubungan antara aturan baru, peraturan daerah, dan ketentuan yang telah berlaku sebelumnya. Pemahaman yang tidak utuh berisiko menimbulkan perbedaan penafsiran saat aturan diterapkan.
Karena itu, ia meminta peserta tidak berhenti pada pengetahuan yang diperoleh selama sosialisasi. Informasi mengenai ketentuan penataan ruang juga perlu diteruskan kepada rekan kerja dan masyarakat agar penerapannya dapat berjalan lebih konsisten.
“Informasi ini menjadi tugas kita semua. Kita harus menyampaikan informasi kepada teman-teman, kepada keluarga, dan khususnya kepada masyarakat kita,” katanya.
Sementara itu, Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Ir. Reny Windyawati, ST, M.Sc., memaparkan penguatan pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 34 Tahun 2026.
Materi tersebut menyoroti tiga aspek utama penyelenggaraan penataan ruang, yakni perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Pada aspek perencanaan, pembahasan mencakup penguatan kebijakan satu perencanaan tata ruang atau One Spatial Planning Policy (OSPP), revisi rencana tata ruang wilayah, serta penetapan produk hukum tata ruang daerah.
Pada aspek pemanfaatan ruang, perhatian diarahkan pada keterkaitan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem Online Single Submission (OSS), proses penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), dan upaya mempercepat penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang.
Adapun dalam pengendalian ruang, materi mencakup penyempurnaan instrumen pengendalian, pemberian insentif dan disinsentif, mekanisme penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang, serta pengawasan dan penerapan sanksi administratif.
Narasumber lainnya, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Ir. Andi Yurnita, ST, M.Si., IPM., membahas sanksi administratif dalam PP Nomor 34 Tahun 2026 serta pengaturan Kawasan Strategis Nasional (KSN) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022–2041.
Dalam materi tersebut, sejumlah kawasan strategis di Sulawesi Selatan dibahas berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, serta pertahanan dan keamanan negara.
Untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan yang disebutkan antara lain Metropolitan Mamminasata, yang mencakup Makassar, Takalar, Maros, dan Gowa, serta Kawasan Parepare dan daerah sekitarnya. Sementara itu, kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya mencakup Tana Toraja dan Toraja Utara.
Sosialisasi ini diharapkan memperkuat pemahaman aparatur dan pemangku kepentingan terhadap kebijakan penataan ruang, termasuk pengendalian pemanfaatan ruang dan penerapan sanksi sesuai ketentuan. Dengan pemahaman yang lebih baik, pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan pelayanan dan informasi regulasi yang tepat kepada masyarakat.



Comment