Gakkum Kehutanan Ingatkan Ancaman Pidana Perambahan Hutan di Morowali

MEDIAWARTA, MOROWALI – Persoalan akses lahan yang diadukan sejumlah kelompok petani dari enam desa di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, menjadi perhatian pemerintah dan otoritas kehutanan. Di tengah upaya penyelesaian konflik agraria, masyarakat diingatkan agar tidak membuka atau menguasai kawasan hutan tanpa izin yang sah.

Pengaduan tersebut disampaikan kepada Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulawesi Tengah terkait penutupan akses lahan di wilayah hutan. Pemerintah menekankan bahwa penyelesaian persoalan harus melalui verifikasi status lahan dan mekanisme hukum yang berlaku.

Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, sebelumnya turun memfasilitasi mediasi dan meminta warga menghentikan pembukaan lahan baru maupun pembakaran di kawasan hutan. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terjerat persoalan hukum sebelum proses verifikasi pemerintah daerah selesai.

“Saya tidak mau masyarakat saya terjeblos dalam urusan hukum kawasan hutan. Saya sudah melarang keras pembukaan lahan baru maupun pembakaran lahan, dan meminta warga mematuhi proses verifikasi yang sedang disiapkan pemerintah daerah,” tegas Iksan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Kehutanan bersama Tim Terpadu Perlindungan dan Pengamanan Hutan juga telah menyosialisasikan Mekanisme Penyelesaian Kawasan Hutan (MPKH) di Morowali pada awal November 2026. Langkah ini diarahkan untuk mendorong penyelesaian persoalan berdasarkan legalitas dan hasil pemeriksaan di lapangan.

Kepala Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sulawesi, Ali Bahri, menegaskan bahwa pembukaan kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian Kehutanan dapat melanggar ketentuan hukum. Menurut dia, pengelolaan kawasan hutan harus mengikuti prosedur resmi, termasuk langkah mitigasi dampak lingkungan.

“Pembukaan lahan secara ilegal, tanpa izin, itu bisa menjadi aksi yang brutal dan pada akhirnya akan merugikan masyarakat sendiri. Kalau pemegang izin resmi yang mengelola, ada tekniknya, ada prosedurnya, ada mitigasi bencana, serta dokumen Amdal sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga,” ujar Ali Bahri.

Dari sisi hukum, aktivitas di kawasan hutan tanpa izin dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, penerapan pasal dan besaran ancaman pidana harus disesuaikan dengan jenis perbuatan, status kawasan, serta unsur pelanggaran yang terbukti dalam proses penegakan hukum.

Pembukaan lahan dengan cara membakar juga berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana berdasarkan peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Karena itu, masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran maupun memperluas lahan sebelum status dan legalitasnya dipastikan.

Sementara itu, di Blok Bahodopi, PT Vale Indonesia Tbk sebagai pemegang PPKH menyatakan menjalankan kewajiban pengawasan dan pelaporan atas dugaan aktivitas perambahan kepada instansi berwenang. Perusahaan juga menyatakan terbuka untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Satgas PKA dalam mendukung verifikasi lahan secara objektif, termasuk membedakan kebun produktif yang telah terdata sebelum batas waktu pengakuan (cut-off date) dengan pembukaan lahan baru.

Penyelesaian pengaduan petani dan perlindungan kawasan hutan kini membutuhkan verifikasi yang cermat serta koordinasi antarpihak. Kepastian status lahan, penegakan hukum yang sesuai bukti, dan perlindungan hak masyarakat menjadi aspek penting agar konflik agraria di Morowali tidak berlarut-larut sekaligus menjaga fungsi ekologis hutan.

Comment