MEDIAWARTA, MAKASSAR — Ratusan peternak ayam petelur dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan menggeruduk Kantor Gubernur Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (10/8/2026).

Mereka datang membawa persoalan yang selama ini menghimpit usaha peternakan rakyat, mulai dari tingginya harga pakan, rendahnya harga telur di tingkat peternak, mahalnya DOC, hingga persaingan dengan peternakan skala besar.

Aksi tersebut diikuti perwakilan peternak dari 24 kabupaten/kota. Massa bahkan menutup akses keluar Kantor Gubernur Sulsel sebagai bentuk desakan agar pemerintah segera mengambil kebijakan yang dianggap mampu menyelamatkan keberlangsungan usaha peternakan rakyat.

Tiga mobil pikap turut dibawa dalam aksi tersebut. Satu kendaraan membawa ayam petelur, satu lainnya mengangkut telur, sedangkan kendaraan ketiga digunakan sebagai mobil orasi.

Di tengah aksi, peternak juga membagikan telur kepada pengguna jalan yang melintas di Jalan Urip Sumoharjo. Pengendara sepeda motor, mobil, hingga sopir pete-pete menerima telur secara cuma-cuma.

Tak hanya telur, sejumlah ayam petelur juga dibagikan kepada warga. Aksi tersebut sontak menarik perhatian masyarakat sekitar. Warga dari lorong-lorong di sekitar Kantor Gubernur Sulsel berdatangan ke lokasi setelah mengetahui adanya pembagian telur dan ayam.

Sejumlah pengendara bahkan menghentikan kendaraannya untuk menerima bantuan tersebut. Seorang pengemudi bajaj terlihat turun dari kendaraannya dan menerima dua ekor ayam, sementara penumpangnya hanya tertawa melihat situasi tersebut.

Bagi peternak, pembagian telur dan ayam bukan sekadar aksi simbolis. Mereka ingin menunjukkan kepada pemerintah bahwa di tengah harga pangan yang tetap menjadi perhatian masyarakat, peternak justru menghadapi tekanan biaya produksi yang semakin berat.

Harga Pakan Dinilai Mencekik

Penanggung Jawab Aksi, Basuki Suyuti, mengatakan persoalan utama yang saat ini dihadapi peternak adalah tingginya harga pakan. Kenaikan tersebut dinilai langsung menekan biaya produksi telur.

“Turunkan harga pakan, harga pakan sudah cukup mencekik leher,” ujar Basuki.

Ia menyebut harga konsentrat mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp1.200. Padahal, menurutnya, komponen pakan memiliki porsi besar dalam biaya produksi peternakan ayam petelur.

“Khusus konsentrat Rp1.000 sampai Rp1.200 kenaikannya. Di pakan itu sekitar 35 persen,” jelasnya.

Menurut Basuki, kondisi tersebut membuat margin usaha peternak semakin tertekan. Di satu sisi, biaya produksi terus meningkat, sementara harga telur yang diterima peternak belum mampu memberikan keuntungan yang memadai.

Peternak Minta Harga Telur Sesuai Acuan

Dalam pernyataan sikapnya, Peternak Rakyat Sulawesi meminta pemerintah memastikan harga telur di tingkat peternak berjalan sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP).

Mereka juga meminta Satgas Pangan memperketat pengawasan terhadap pembelian telur di bawah harga acuan, khususnya yang dilakukan pembeli dalam skala besar.

Peternak menilai kepastian harga dan jaminan penyerapan menjadi bagian penting untuk menjaga usaha mereka tetap berjalan. Pemerintah juga didorong memperbesar penyerapan telur produksi lokal melalui program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, dan pengadaan pangan.

Selain itu, peternak meminta setiap informasi mengenai harga acuan dan kebijakan harga hanya disampaikan lembaga yang berwenang. Satgas Pangan diminta mengawasi informasi harga yang beredar apabila dinilai berpotensi menimbulkan gejolak di tingkat peternak dan pasar.

Pakan, Jagung dan DOC Jadi Sorotan

Selain harga pakan, peternak meminta pemerintah membuka transparansi mengenai pembentukan harga pakan, termasuk harga bahan baku impor, data impor, distribusi, hingga mekanisme yang menyebabkan perubahan harga.

Mereka juga mendesak pemerintah memiliki data produksi dan ketersediaan jagung yang akurat. Kebijakan impor jagung dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi pasokan nasional sehingga kebutuhan peternak dapat terpenuhi tanpa mengganggu harga di tingkat produsen.

Keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan pascapanen dan distribusi juga dianggap penting agar ketersediaan jagung merata di sentra peternakan.

Persoalan harga DOC (day old chick) turut masuk dalam tuntutan. Peternak meminta pemerintah melakukan perhitungan kebutuhan GPS (Grand Parent Stock) secara akurat serta memperbaiki data jumlah peternak sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Minta Peternak Rakyat Dilindungi

Peternak juga meminta pemerintah memberikan perlindungan terhadap usaha peternakan rakyat dari praktik monopoli maupun dominasi perusahaan peternakan skala besar.

Mereka mendorong pembatasan izin dan populasi ayam petelur skala besar untuk mencegah kelebihan pasokan yang berujung pada jatuhnya harga telur di tingkat peternak.

Peternak juga meminta implementasi kembali Permentan Nomor 32 Tahun 2017 terkait segmentasi usaha ayam ras petelur. Mereka mendorong komposisi usaha sebesar 98 persen untuk peternak rakyat dan 2 persen bagi integrator.

Menurut mereka, kebijakan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan industri besar dan keberlangsungan usaha peternakan rakyat.

Dorong Pembentukan Kementerian Peternakan

Tidak berhenti pada persoalan harga, Peternak Rakyat Sulawesi juga mendorong pembentukan Kementerian Peternakan.

Usulan tersebut didasarkan pada kompleksitas persoalan sektor peternakan yang dinilai membutuhkan lembaga khusus untuk menangani persoalan secara lebih fokus dan cepat.

Kementerian khusus tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi terkait kebijakan pakan, jagung, DOC, produksi telur, distribusi, hingga perlindungan peternak rakyat.

Peternak menilai keberlangsungan usaha mereka tidak hanya menyangkut kepentingan pelaku usaha. Peternakan rakyat juga berkaitan dengan penyediaan protein hewani, lapangan kerja, serta ketahanan pangan masyarakat.

Diterima Pemprov Sulsel

Setelah menyampaikan aspirasi di depan Kantor Gubernur, Basuki bersama perwakilan peternak dari sejumlah kabupaten/kota kemudian masuk ke kompleks perkantoran untuk mengikuti pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Para peternak diterima di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Sulsel, Ishaq Iskandar, menerima langsung perwakilan massa.

Pertemuan antara perwakilan peternak dan Pemprov Sulsel masih berlangsung untuk membahas berbagai tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.

Beri Waktu Pemerintah 14 Hari

Peternak Rakyat Sulawesi memberikan waktu 14 hari sejak aksi digelar kepada pemerintah untuk mengambil langkah konkret terhadap persoalan yang mereka sampaikan.

Mereka menegaskan akan menempuh aksi yang lebih besar dan konstitusional apabila tidak ada kebijakan nyata dalam batas waktu tersebut.

Bagi peternak, persoalan harga telur tidak bisa dilepaskan dari tingginya biaya produksi. Mereka berharap pemerintah tidak hanya melihat harga telur dari sisi konsumen, tetapi juga memastikan harga di tingkat peternak cukup untuk menjaga usaha tetap hidup.

Aksi di depan Kantor Gubernur Sulsel itu sekaligus menjadi pesan bahwa peternak rakyat membutuhkan kepastian, bukan hanya untuk mempertahankan usaha, tetapi juga untuk memastikan rantai pasok pangan dan sumber protein masyarakat tetap terjaga.