MEDIAWARTA.COM, JAKARTA – Pemerintah melansir persiapan ibadah haji 2016 rampung. Pemerintah juga mengklaim penyelenggaraan haji pada musim haji 2016 sudah siap 100 persen.

Dikutip dari Kontan, Jumat (22/7/2016), Direktur Jenderal Penyelengara Haji dan Umrah Kementerian Agama Abdul Djamil mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan penyelenggaraan haji 2016 secara matang.

Persiapannya meliputi persiapan dalam negeri dan persiapan di luar negeri. Untuk persiapan dalam negeri, Djamil mengaku pemerintah telah mempersiapkan pembuatan visa, embarkasi, hingga petugas haji.

“Persiapan di luar negeri juga sudah rampung, baik dari pemesanan hotel, transportasi, hingga katering sudah dilakukan pemesanan,” ujarnya, usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR.

Ia menambahkan, tahun ini Indonesia mendapatkan kuota jemaah haji sebanyak 168 ribu jemaah. Perinciannya, sebanyak 155.300 jemaah haji reguler dan 13.600 jemaah haji khusus.

Menurut Djamil, kini masih ada sisa kuota jamaah haji yang belum terisi. Namun, ia memastikan Kementerian Agama akan memaksimalkan pengisian sisa kuota ini. Tujuannya agar tidak terjadi penyisaan kuota seperti penyelenggaraan haji pada dua tahun lalu.

Untuk memaksimalkan keterisian kuota jemaah haji ini, pemerintah akan mempersiapkan jemaah haji tambahan yang sudah melunasi biaya haji. Strategi ini diyakini cukup ampuh untuk menghindari kuota haji tersisa.  “Pengisian kuotanya diserahkan ke daerah masing-masing,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam rapat kerja dengan DPR, pemerintah mengusulkan tambahan anggaran biaya logistik di Arofah dan Mina sebesar Rp 13,85 miliar.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Deding Ishak menyampaikan hasil rapat dengar pendapat dengan Dirjem PHU, anggota Komisi III menyepakati usulan anggaran tambahan untuk logistik di Arofah dan Mina. “Kami menerima permintaan tambahan alokasi anggaran,” katanya.

Dengan tambahan anggaran ini, Deding juga meminta supaya penyelenggaraan haji kali ini dilakukan maksimal, jangan sampai ada hal-hal yang menghambat masyarakat melakukan ibadahnya

“Untuk itu, DPR akan terus mengontrol kinerja Dirjen haji selama berlangsungnya penyelenggaraan ibadah haji,” imbuh Deding.