MEDIAWARTA, KOLAKA — Bupati Kolaka H. Amri akhirnya angkat bicara terkait ketegangan yang terjadi di jalur logistik (hauling) kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP). Ia menegaskan setiap sengketa yang melibatkan pelaku usaha lokal maupun perusahaan di kawasan lingkar tambang Pomalaa harus diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan dengan aksi sepihak yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi.

Pernyataan itu disampaikan menyusul insiden blokade jalur hauling menggunakan truk roda 10 yang sempat menghambat aktivitas operasional di kawasan industri PT IPIP. Situasi di lapangan bahkan memaksa aparat kepolisian melepaskan tembakan peringatan ke udara guna mencegah bentrokan antarkelompok.

Menurut Amri, persoalan yang muncul di kawasan industri sejatinya dapat diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka dan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Pemerintah Kabupaten Kolaka tidak ingin konflik berkepanjangan mengganggu laju investasi maupun pertumbuhan ekonomi daerah yang saat ini mencapai 5,96 persen.

“Saya kira ini hanya butuh komunikasi saja. Kita butuh komunikasi yang baik dan terus mendorong agar supaya pengusaha-pengusaha di Kolaka ini bisa terlibat aktif dengan adanya PSN ini,” ujar Amri saat mendampingi kunjungan Komisaris MIND ID yang juga Astamaops Polri Komjen Pol. Fadil Imran di kawasan PSN Pomalaa, Selasa (4/8/2026).

Amri menegaskan, keberadaan Proyek Strategis Nasional harus mampu memberikan manfaat yang seimbang bagi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah daerah menginginkan terciptanya hubungan yang saling menguntungkan antara investor dan pelaku usaha lokal sehingga pembangunan industri dapat berjalan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat setempat.

“Hidup PSN-nya, hidup juga pengusaha-pengusaha yang ada di Kolaka,” tegasnya.

Selain membangun kemitraan yang sehat, Amri juga menekankan pentingnya kepastian hukum dalam setiap sengketa yang berkaitan dengan hak lintas maupun klaim lahan. Seluruh pihak diminta mengedepankan dokumen legal sebagai dasar penyelesaian persoalan, bukan melakukan tekanan ataupun tindakan yang berpotensi mengganggu aktivitas industri.

Menurutnya, pemerintah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) akan terus mengawal penyelesaian persoalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah tersebut dinilai penting agar konflik serupa tidak terus berulang dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap citra investasi Kabupaten Kolaka.

Bupati Amri juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen memberikan kemudahan bagi investor yang menanamkan modal di Kolaka. Namun, iklim investasi yang sehat hanya dapat terwujud apabila seluruh pelaku usaha mematuhi aturan hukum serta mengedepankan dialog dalam menyelesaikan setiap perbedaan.

Karena itu, ia mengimbau seluruh pihak yang masih bersengketa agar kembali menempuh jalur komunikasi, mediasi, dan mekanisme hukum yang berlaku. Menurutnya, stabilitas keamanan merupakan faktor penting dalam menjaga keberlangsungan investasi sekaligus memastikan manfaat ekonomi dari kawasan industri dapat dirasakan masyarakat luas.

“Setiap persoalan harus diselesaikan melalui koridor hukum. Jangan sampai muncul praktik-praktik yang mengganggu aktivitas investasi atau mengarah pada premanisme industrial. Kepastian hukum dan komunikasi adalah kunci agar pembangunan tetap berjalan dan dunia usaha lokal juga dapat tumbuh bersama,” tegas Amri.