MEDIAWARTA, MOROWALI – Penyelesaian pemanfaatan kawasan hutan di Morowali, Sulawesi Tengah, diarahkan tidak hanya pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga pada keberlanjutan mata pencaharian masyarakat. PT Vale Indonesia Tbk menyiapkan pendekatan berbasis data untuk mengidentifikasi aktivitas yang telah berlangsung dan memenuhi kriteria penyelesaian melalui Program Pemulihan Mata Pencaharian.

Upaya tersebut dibahas dalam sosialisasi mekanisme penyelesaian kawasan hutan dan program perlindungan serta pengamanan hutan. Kegiatan ini melibatkan Pemerintah Kabupaten Morowali, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, DPRD Morowali, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tokoh masyarakat.

Head of Mine Operation Bahodopi Vale Indonesia, Wafir, mengatakan sebagian kawasan hutan dalam areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) selama ini telah dimanfaatkan masyarakat untuk mencari penghidupan. Karena itu, penyelesaiannya perlu mempertimbangkan ketentuan hukum, kondisi sosial, dan kelestarian lingkungan secara seimbang.

“Penyelesaiannya perlu memperhatikan ketentuan hukum, kondisi sosial, dan kelestarian lingkungan secara seimbang,” kata Wafir.

Vale Indonesia akan mengidentifikasi aktivitas pemanfaatan kawasan hutan yang telah berlangsung dan memenuhi kriteria program. Proses tersebut direncanakan dilakukan secara terukur dan transparan dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, serta instansi teknis terkait. Hasil identifikasi akan menjadi dasar penentuan mekanisme penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui Program Pemulihan Mata Pencaharian atau Livelihood Restoration Program (LRP), perusahaan membuka ruang bagi pendekatan yang tidak terbatas pada penyelesaian administratif. Program tersebut dapat diarahkan pada pemberdayaan ekonomi, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan usaha lokal, serta peningkatan akses terhadap peluang kerja sesuai kebutuhan dan ketentuan perusahaan.

Namun, mekanisme penyelesaian tersebut tidak dimaksudkan untuk membenarkan perambahan ataupun pembukaan lahan baru. Vale Indonesia menegaskan bahwa aktivitas yang dapat dipertimbangkan dalam program harus dibedakan dari kegiatan baru yang tidak sesuai dengan tata kelola kawasan hutan.

Dalam sosialisasi tersebut, para pihak juga menyepakati tanggal pengakuan atau Cut-Off Date (COD) untuk pemanfaatan kawasan hutan di luar area PPKH Vale Indonesia. Penetapan tanggal ini dimaksudkan untuk memperjelas batas kewajiban penyelesaian pemanfaatan atau hak pihak ketiga, sekaligus mendukung pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan.

Vale Indonesia memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Blok Bahodopi seluas 22.699 hektare yang menjadi bagian dari Indonesia Growth Project (IGP) Morowali. Sebagai pemegang PPKH, perusahaan berkewajiban menjalankan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan serta menyelesaikan pemanfaatan atau hak pihak ketiga sesuai ketentuan perundang-undangan.

Wafir menegaskan komitmen perusahaan untuk terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, serta masyarakat guna menjaga kelestarian lingkungan dalam jangka panjang. Melalui mekanisme yang berbasis data dan dapat diverifikasi, penyelesaian kawasan hutan diharapkan memberi kejelasan bagi para pihak, mendukung pemulihan mata pencaharian masyarakat, dan menjaga keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Morowali.